Sisa 2 Bulan, KUR Sektor Produksi Jawa-Bali-Nusra Baru 61 Persen
Porsi KUR sektor produksi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru 61 persen, di bawah target nasional 65 persen; pemerintah mengejar capaian itu dalam sekitar dua bulan efektif.
Secara nasional, penyaluran KUR telah mencapai sekitar 91 persen dari target Rp290 triliun, sementara capaian debitur baru sudah melampaui target yang ditetapkan.
Kementerian UMKM dan Pemprov Jatim akan memetakan klaster industri untuk menghubungkan UMKM dengan rantai pasok, pembinaan, pendampingan, serta penyerapan produksi berkelanjutan.
Surabaya, IDN Times - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza meminta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra). Hingga saat ini, porsi penyaluran KUR ke sektor tersebut baru mencapai 61 persen, masih di bawah target nasional sebesar 65 persen.
Helvi mengatakan, pemerintah bersama lembaga penyalur KUR dan pemerintah daerah akan memanfaatkan sisa waktu efektif sekitar dua bulan untuk mengejar target tersebut. Pembiayaan diarahkan semakin besar ke sektor produksi yang dapat memperkuat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, serta menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri.
“Di regional ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusra, kami sepakat memanfaatkan waktu yang tersisa sekitar dua bulan efektif agar target itu tercapai, terutama arahan Pak Prabowo tentang sektor produksi yang menunjang program hilirisasi,” ujarnya usai Rakor Penyaluran KUR di Kantor Pusat Bank Jatim, Selasa (27/10/2026).
Secara nasional, penyaluran KUR telah mencapai sekitar 91 persen dari target Rp290 triliun. Helvi juga menyebut capaian debitur baru telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, ia menilai percepatan tetap diperlukan untuk meningkatkan porsi pembiayaan bagi usaha produktif, khususnya di regional Jawa, Bali, dan Nusra.
Helvi bilang, persoalan penyaluran KUR tidak cukup diselesaikan dengan memperluas akses pembiayaan. UMKM juga perlu terhubung dengan industri yang dapat menyerap hasil produksinya secara berkelanjutan.
Kementerian UMKM bersama Pemprov Jatim akan memetakan potensi daerah berdasarkan klaster industri. Pemetaan tersebut diharapkan membantu menghubungkan kebutuhan industri dengan kapasitas produksi UMKM, sekaligus memperkuat kemitraan dan pendampingan usaha. “Kami juga butuh pemetaan sesuai dengan klaster industri dan potensi daerah yang ada di Jawa Timur,” katanya.
Helvi menilai penguatan rantai pasok menjadi pekerjaan rumah penting, terutama bagi Jawa Timur yang memiliki basis industri. Keterlibatan UMKM sebagai pemasok diharapkan membuat pertumbuhan industri turut membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ia menyebut penyaluran KUR di Jawa Timur mendapat dukungan aktif dari pemerintah daerah dan perbankan, termasuk Bank Jatim. Dukungan tersebut mencakup pembinaan, pendampingan, hingga upaya menghubungkan UMKM dengan industri.
Dalam koordinasi tersebut, pemerintah juga menerima masukan dari lembaga penyalur KUR dan perbankan, serta pembaruan dari regulator dan kementerian terkait. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mempercepat penyaluran pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem usaha produktif.
Helvi menegaskan, penguatan ekosistem UMKM menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan.
