Mahasiswa UB Kirim Kado Pingpong ke Nadiem Makarim

26 Mei 2024, 11:11 WIB

Mahasiswa UB berdemo di depan Gedung Rektorat UB menuntut penurunan UKT. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Malang, IDN Times - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia (RI), Nadiem Makarim mendapatkan kado dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB). Kado tersebut berisikan surat terbuka, bola pingpong warna biru, dan raket pingpong.

Jadi ini adalah bentuk sendirian atas Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Mereka memprotes naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) akibat Permendikbudristek tersebut.

1. Mahasiswa UB menilai jika Kemendikbudristek dan kampus tengan bermain politik pingpong terkait komersialisasi pendidikan tinggi

Kado alat pingpong dan surat terbuka dari Mahasiswa UB kepada Nadiem Makarim. (Dok. EM UB)

Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB), Satria Naufal mengatakan jika seperangkat alat pingpong yang mereka kirimkan adalah bentuk sindirian pada Kemendikbudristek dan universitas yang melakukan politik pingpong atas komersialisasi pendidikan tinggi. Menurutnya mahasiswa dilempar ke sana dan kemari saat mereka menuntut penurunan UKT.

"Kami juga mengeluarkan video animasi yang berjudul 'Politik Pingpong.' Video animasi itu berisikan Menteri Nadiem Makarim yang sedang bermain olahraga pingpong bersama pihak Universitas Brawijaya," terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/5/2024)

Mereka juga membuat video animasi Tjitjik Sri selaku Sekdir Dikti yang mengatakan kuliah adalah kebutuhan tersier. Menurut mereka, kuliah adalah hak seriap anak bangsa, kemajuan sebuah bangsa dinilai dari seberapa banyak jumlah tenaga ahli di sana.

2. Mahasiswa UB gerah pihak kampus dan Kemendikbudristek saling lempar tanggung jawab

Kado alat pingpong dari Mahasiswa UB kepada Nadiem Makarim. (Dok. EM UB)

Satria juga mengatakan jika mahasiswa UB sudah gerah dengan sikap Rektorat UB dan Kemendikbudristek yang saling lempar tanggung jawab terkait kenaikan UKT. Padahal seharusnya pihak kampus dan Kemendikbudristek memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama tanpa saling menyalahkan.

"Kami berulang kali kita diminta menuntut Kemendikbudristek ketika bertemu pihak rektorat. Kemudian respon Kemendikbudristek juga yang selalu memberikan pernyataan bahwa ini salah kampus. Jadi kami menyimbolkan ini adalah politik pingpong," tegasnya.

Satria juga mengungkapkan jika bantuan untuk mahasiswa yang kurang mampu juga terbatas. Menurutnya, jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan tidak sebanding dengan bantuan dari Rektorat UB maupun Kemendikbudristek.

3. Mahasiswa UB sampaikan 3 tuntutan dalam surat terbuka untuk Kemendikbudristek

Wawancara dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Uni Lubis by IDN Times. (IDN Times/Tata Firza)

Terakhir, Satria mengatakan jika pihaknya menyampaikan 3 tuntutan pada Kemendikbudristek dalam surat terbuka tersebut. Pertama, pencabutan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) serta peraturan turunannya. Kedua, mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan audit pada peraturan rektor atau peraturan lainnya yang mengikat untuk kenaikan UKT dan luran Penbangunan Institusi (IPI) di setiap perguruan tinggi.

"Ketiga, kami mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk Mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi. Saya juga berpesan pada Nadiem Makarim jika masih tidak mengindahkan banyaknya perlawanan dari kami hari ini, maka kami akan melakukan aksi dengan eskalasi nasional," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa juga meramaikan tagar #ReformasiPendidikanTinggi #TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun di media sosial. Aksi dilakukan agar pemerintah pusat melihat bahwa gerakan mereka nyata.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.