Kekeringan Meluas di Jatim, 25 Kabupaten/Kota Terdampak

Surabaya, IDN Times - Kekeringan di Jawa Timur (Jatim) memasuki fase serius. Hingga 28 September 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota, 198 kecamatan, 458 desa, dan 442 dusun telah terdampak kekeringan hingga membutuhkan distribusi air bersih.

Kepala BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, penanganan kekeringan terus dilakukan dengan memperkuat distribusi air bersih ke wilayah yang masyarakatnya mulai mengalami kesulitan mendapatkan air. “Penanganan terus kami lakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan,” ujarnya kepada IDN Times, Rabu (30/9/2026).

Hingga 28 September 2026, BPBD Jatim mencatat distribusi air bersih telah mencapai 23.073.750 liter atau setara 4.627 ritase. Air tersebut telah disalurkan kepada 36.009 kepala keluarga atau 395.438 jiwa.

Gatot mengatakan cakupan wilayah terdampak menunjukkan bahwa kekeringan tahun ini perlu diantisipasi secara serius. BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan pemantauan sekaligus menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan di lapangan. “Distribusi air bersih kami lakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota serta unsur lainnya agar masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan,” katanya.

Data BPBD menunjukkan dampak kekeringan 2026 diperkirakan lebih besar dibandingkan 2025. Sebanyak 29 kabupaten/kota, 260 kecamatan, dan 926 desa diproyeksikan berpotensi terdampak, dengan populasi mencapai 489.608 KK atau 1.582.627 jiwa.

Daerah dengan proyeksi jumlah KK terdampak terbesar antara lain Pamekasan 67.203 KK di 78 desa, Sumenep 58.400 KK di 70 desa, Gresik 42.129 KK di 62 desa, Bangkalan 36.950 KK di 52 desa, Lamongan 25.637 KK di 71 desa, dan Bojonegoro 22.840 KK di 92 desa.

Kondisi tersebut terjadi setelah musim kemarau berlangsung di berbagai wilayah Jatim. Musim kemarau mulai berlangsung bertahap sejak April–Mei 2026. Pada Mei, sekitar 56,9 persen wilayah atau 43 zona musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.

Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Juli–Agustus 2026 dan mencakup sekitar 70,9 persen wilayah Jatim. Sifat hujan juga diperkirakan dominan bawah normal pada 75,5 persen wilayah, sementara durasi kemarau di sekitar 23 persen wilayah diperkirakan mencapai 22–24 dasarian.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan untuk seluruh 38 kabupaten/kota melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Status tersebut berlaku 20 Mei hingga 6 Oktober 2026.

Di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 24 wilayah juga telah menetapkan status kedaruratan. Sembilan daerah berstatus tanggap darurat, yakni Lumajang, Pasuruan, Malang, Jember, Mojokerto, Situbondo, Pamekasan, Probolinggo, dan Sumenep.

Sementara 15 daerah berstatus siaga darurat, yakni Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, dan Bojonegoro.

Gatot menegaskan kesiapsiagaan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan air bersih, tetapi juga untuk mengantisipasi dampak lain selama musim kemarau, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

“Selain kekeringan, kami juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama di wilayah yang kondisi lahannya kering,” katanya.

Dukungan penanganan dilakukan lintas sektor. PMI Jatim hingga 24 September telah menyalurkan 5.864.800 liter air kepada masyarakat terdampak. Sementara BBWS Bengawan Solo hingga 25 September menyalurkan 1.092.000 liter kepada masyarakat.

Pemprov Jatim juga menyiapkan kapasitas distribusi minimal 13.835 ritase air, disertai 1.400 unit tandon air, 5.000 jeriken, 500 tandon lipat, dan 17.500 lembar terpal. Dukungan lainnya datang dari mitra melalui program CSR/TJSL, antara lain Bank Jatim, BRI Peduli, YDSF, dan BAZNAS.

Pengalaman tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar penguatan kesiapsiagaan. Pada 2025, distribusi air bersih dilakukan di 12 kabupaten terdampak kekeringan, sedangkan bantuan berupa 1.000 unit tandon air turut disalurkan.

Pada periode tersebut, kebakaran juga melanda kawasan lahan di 13 kabupaten dengan luas 44,3 hektare dan kawasan hutan di tiga kabupaten seluas 10,2 hektare.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, BPBD Jatim terus mendorong pemerintah daerah memperkuat pemantauan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan kebutuhan air bersih. Kami akan terus melakukan pemantauan dan penanganan bersama daerah,” pungkas Gatot.