Antrean Ketapang-Gilimanuk Tembus 12 Km, Dermaga Tak Optimal Disorot

Banyuwangi, IDN Times - Antrean kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Banyuwangi, kembali menjadi sorotan. Antrean disebut membentang hingga 12 kilometer, sementara di sisi lain puluhan kapal yang tersedia justru tidak seluruhnya dapat dioperasikan karena keterbatasan dermaga.

Kondisi tersebut disoroti Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat mengunjungi Kantor ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi. BHS menyebut, persoalan utama di lintasan strategis Jawa-Bali bukan semata-mata jumlah kapal, melainkan kapasitas dermaga yang belum mampu mengimbangi kebutuhan operasional.

Dia juga membeberkan, sebelum revitalisasi dermaga, terdapat sekitar 58 kapal yang tersedia. Namun, kapal yang dapat beroperasi kini disebut hanya sekitar 28 kapal, bahkan turun menjadi sekitar 24 kapal saat pekerjaan revitalisasi berlangsung.

“Terjadinya kemacetan ini bukan karena kekurangan kapal. Tapi karena kekurangan dermaga,” tegas BHS.

Dia menilai situasi ini menjadi ironi ketika masyarakat harus menghadapi antrean kendaraan hingga belasan kilometer, sementara sebagian kapal yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan tempat sandar dan fasilitas dermaga.

Menurut BHS, kondisi itu semakin berat karena revitalisasi Dermaga MB V Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk turut berdampak terhadap kapasitas layanan selama pekerjaan berlangsung. Penurunan kapasitas produksi sekitar 20 persen, kata dia, semakin memperparah antrean kendaraan.

BHS menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena lintasan Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur penting mobilitas orang dan barang antara Jawa dan Bali. Gangguan layanan berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk sektor industri dan pariwisata.

“Saya prihatin dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaklancaran atau terhambatnya penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk yang mengakibatkan antrean panjang dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, dari sektor industri dan pariwisata,” katanya.

BHS pun mendorong seluruh pemangku kepentingan tidak berhenti pada penanganan antrean, tetapi mencari sumber persoalan di sisi kapasitas pelayanan. Dia mengajak regulator, operator, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha angkutan, hingga DPRD Banyuwangi duduk bersama mencari solusi.

Dia juga mengusulkan percepatan proses bongkar muat kapal. Saat ini waktu bongkar muat disebut sekitar 35 menit. BHS mendorong waktu tersebut dipangkas menjadi sekitar 15 menit.

Menurut BHS, seluruh perusahaan pelayaran yang terlibat telah menyanggupi percepatan tersebut. Jika target itu dapat diterapkan, jumlah perjalanan kapal dan kapasitas angkut disebut berpotensi meningkat sekitar 50 persen.

“Percepatan bongkar muat ini menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan segera. Dengan waktu pelayanan yang lebih singkat, jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah,” kata BHS.

Namun, BHS menilai percepatan operasional kapal saja belum cukup apabila persoalan kapasitas dermaga tidak diselesaikan. Dia mengusulkan optimalisasi sejumlah fasilitas yang masih tersedia, termasuk Dermaga Bulusan yang dikelola Pemprov Jatim.

BHS meminta fasilitas tersebut segera direvitalisasi, termasuk memperbaiki tiang pancang dolphin yang disebut roboh, sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk operasional kapal. Dia juga mendorong agar proses tersebut dipercepat oleh PT ASDP Indonesia Ferry sehingga Dermaga Bulusan dapat segera digunakan tanpa harus menunggu seluruh proses pengerjaan oleh Pemprov Jatim.

Selain Bulusan, Dermaga Pelengsengan Ketapang juga dinilai masih dapat ditingkatkan kapasitasnya. BHS menyebut beton pelengsengan dapat diperpanjang dan dirapatkan sehingga kapasitas sandar kapal meningkat dari sekitar tiga kapal menjadi empat hingga lima kapal.

Usulan serupa disampaikan untuk Dermaga Pelengsengan Gilimanuk. Dengan pemanjangan beton, kapasitas sandar yang saat ini sekitar tiga kapal dinilai dapat ditingkatkan menjadi empat hingga lima kapal. BHS meminta optimalisasi kedua pelengsengan tersebut dapat dilakukan dalam waktu maksimal satu bulan.

“Sehingga diharapkan kekurangan dermaga yang saat ini terjadi dan menyebabkan kemacetan bisa diselesaikan dengan mengaktifkan serta mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada,” ungkapnya.

Menurut BHS, solusi jangka pendek tersebut perlu berjalan bersamaan dengan rencana penambahan kapasitas dermaga dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, kapal yang saat ini tidak dapat beroperasi akibat keterbatasan dermaga dapat lebih banyak dimanfaatkan.

“Pemerintah pusat dan PT ASDP bisa mengusahakan penambahan pasangan dermaga lagi agar jumlah kapal yang saat ini tidak bisa beroperasi akibat kekurangan dermaga bisa lebih dioptimalkan dengan adanya tambahan dermaga dalam jangka waktu ke depan,” pungkasnya.