Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar pada 2026 telah ditambah. Meski demikian, antrean panjang di sejumlah SPBU masih terjadi karena laju distribusi dinilai belum mampu mengimbangi lonjakan pembelian, terutama di jalur logistik dan kawasan pelabuhan.
Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, alokasi Biosolar untuk Jatim tahun ini meningkat dari 2,4 juta kiloliter pada 2025 menjadi 2,7 juta kiloliter. "Kuota BBM jenis Biosolar di Jatim ditambah dari tahun 2025 sebesar 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 juta kiloliter pada 2026. Menurut Pertamina dan BPH Migas, angka tersebut seharusnya sudah cukup untuk kebutuhan di Jawa Timur," ujar Emil, Selasa (30/6/2026).
Menurut Emil, kelangkaan yang terjadi di lapangan bukan disebabkan stok di depo habis, melainkan meningkatnya pembelian dalam waktu bersamaan sehingga distribusi ke SPBU tidak mampu mengejar kebutuhan.
"Saat ini ada peningkatan pembelian di luar pola yang sewajarnya. Solar itu dari depo sampai ke SPBU ada proses distribusinya. Jadi kalau di SPBU habis, bukan berarti stok di depo juga habis," ujarnya.
Ia menjelaskan, tantangan utama saat ini berada pada keterbatasan armada pengangkut BBM. Ketika permintaan melonjak lebih cepat dibanding pola normal, distribusi membutuhkan tambahan mobil tangki agar pasokan ke SPBU tetap lancar.
"Kendalanya mengangkut dari depo ke SPBU. Kalau pembelian lebih cepat dari biasanya, tentu membutuhkan armada tambahan," katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, Pertamina telah mengerahkan dua armada tangki tambahan untuk mempercepat distribusi Biosolar di kawasan prioritas, khususnya akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan pintu tol yang menjadi jalur utama distribusi logistik.
"Prioritasnya saat ini ke tempat-tempat vital seperti akses pelabuhan agar distribusi sembako dan bahan pokok tidak terganggu," kata Emil.
Pemprov Jatim akan terus memantau perkembangan distribusi dalam beberapa hari ke depan. Apabila tambahan armada belum mampu mengurai antrean dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah akan mengusulkan penambahan alokasi Biosolar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Tentu kami akan pantau terus. Kalau memang masih belum mencukupi, maka akan disikapi bersama Pertamina dan BPH Migas, termasuk kemungkinan penambahan kuota Biosolar bersubsidi," pungkas Emil.