KPU Magetan Bakal Gunakan Toa Masjid untuk Ajak Pemilih ke TPS
Magetan, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan, Jawa Timur, terus berinovasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satu langkah kreatifnya adalah memanfaatkan pengeras suara atau Toa masjid untuk mengajak masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November mendatang.
1. KPU surati dewan masjid untuk bisa gunakan TOA
Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada dewan masjid untuk mendukung langkah ini. Selain itu, mobil keliling juga akan digunakan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan menggunakan hak pilih mereka.
"Kami sudah menyurati dewan masjid agar pada hari H, pengeras suara masjid bisa digunakan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS. Harapannya, ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih," ujar Noviano dalam sesi Media Gathering di Magetan, Jumat (22/11/2024).
2. Target partisipasi 82 hingga 85 persen
Upaya ini dilakukan karena KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 82 hingga 85 persen dari total 530.630 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Magetan. Target ini lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2014 yang mencatat partisipasi hanya 70 persen.
"Pada pemilihan presiden dan legislatif 2014, partisipasi di Magetan bisa mencapai 82 persen. Kami berharap, setidaknya target tersebut juga tercapai di Pilkada tahun ini," tambah Noviano.
Untuk menyasar pemilih muda, KPU telah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Generasi Z diharapkan menjadi motor utama dalam meningkatkan tingkat partisipasi tahun ini.
3. Bagaimana nasib pemilih di puncak Lawu?
Salah satu tantangan yang dihadapi KPU Magetan adalah menjangkau pemukim di puncak Gunung Lawu, salah satunya Mbok Yem, pemilik warung tertinggi di gunung tersebut. Usianya yang sudah lanjut dan butuh biaya tinggi untuk turun ke desa membuatnya dipastikan tidak akan datang ke TPS.
"Soal mekanisme bagi pemukim di puncak Lawu, kami akan berkoordinasi dengan PPK. Untuk difabel atau warga sakit yang tidak bisa datang ke TPS, kami siap mendatangi mereka," terang Noviano.
Jarwo, salah satu warga puncak Lawu, juga mengonfirmasi hal ini. "Biaya untuk Mbok Yem turun gunung sangat mahal, harus menyewa tandu. Jadi, saya pastikan Mbok tidak akan turun untuk mencoblos," ujarnya.
