Khofifah Bertemu Pertamina, Bahas Antrean SPBU dan Isu Kenaikan Harga

Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus merespons isu energi yang berkembang di masyarakat. Termasuk antrean BBM dan kekhawatiran kenaikan harga.

Kedua pihak sepakat mendorong gerakan hemat energi sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menegaskan hingga saat ini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM maupun pembatasan pembelian.

“Kami belum mendapat informasi khusus terkait kenaikan harga. Kalau nanti ada, pasti akan kami sampaikan. Saat ini pasokan tetap aman, masyarakat tidak perlu panik,” ujarnya usai pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (31/3/2026).

Iwan juga menekankan pentingnya penggunaan energi secara wajar, khususnya LPG bersubsidi. Ke depan, konsumsi LPG per kepala keluarga akan diarahkan maksimal 10 tabung per bulan, turun dari ketentuan sebelumnya hingga 15 tabung.

Berdasarkan hasil survei, kebutuhan normal rumah tangga bahkan hanya berkisar 4–5 tabung per bulan. “Yang kami dorong adalah budaya berhemat. Gunakan energi sesuai kebutuhan, tidak berlebihan,” katanya. Sementara untuk pelaku UMKM, Pertamina memastikan belum ada pembatasan dan distribusi tetap berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Gubernur Khofifah menambahkan, gerakan hemat energi akan segera digaungkan secara masif, dengan target peluncuran dalam waktu dekat. Ia juga menekankan pentingnya penyaluran LPG subsidi yang tepat sasaran.

Menurutnya, LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi (PSO) seharusnya digunakan oleh masyarakat pada kelompok ekonomi bawah, sementara kelompok mampu diarahkan menggunakan LPG nonsubsidi seperti ukuran 5,5 kg dan 12 kg. “Kita akan petakan kembali agar distribusi tepat sasaran. Masyarakat tidak perlu khawatir, kebutuhan energi tetap tersedia,” katanya.

Khofifah juga meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, termasuk isu kenaikan harga yang memicu antrean di SPBU. “Jangan panic buying. Regulasi ini justru untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersuplai,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Jatim bersama Pertamina juga akan memastikan pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima (PKL) terdata di pangkalan resmi agar tidak terdampak kebijakan distribusi energi. "Kita diskusi tadi dengan Pak GM (Pertamina) misalnya PKL-PKL pastikan mereka terdaftar di pangkalan-pangkalan supaya usaha mereka itu tidak terdampak dari apa yang mereka mungkin dengar sepintas atau dengar dari informasi yang mungkin kurang komprehensif," terang Khofifah.

"Maka pada gerakan hemat energi mudah-mudahan nanti tanggal 6 (April) dilakukan itu bisa memberikan pemahaman secara lebih komprehensif untuk semua lini dan semua sektor," pungkasnya.