ASN Pemkot Surabaya Bakal Dimintai Pakai Transportasi Publik-Sepeda
- Pemerintah Kota Surabaya akan mewajibkan ASN menggunakan transportasi publik atau sepeda ke kantor demi efisiensi BBM dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- Wali Kota Eri Cahyadi menyebut kebijakan ini berlaku satu hari kerja, dengan penyesuaian bagi ASN yang tinggal jauh diperbolehkan memakai transportasi umum.
- Kebijakan WFH di lingkungan Pemkot Surabaya belum diterapkan karena masih menunggu arahan pemerintah pusat, namun diharapkan tidak dijadwalkan pada hari Jumat.
Surabaya, IDN Times- Pemerintah Kota Surabaya bakal menerapkan kebijakan penggunaan transportasi publik hingga sepeda bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pergi ke kantor. Kebijakan tersebut, diambil atas infrastruktur efisensi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pemerintah Kota Surabaya sudah pernah menerapkan kebijakan larangan menggunakan kendaraan pribabdi setiap hari Jumat. Tetapi, kebijakan tersebut tak berjalan lama.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut akan kembali dilakukan. Implementasinya, di satu hari kerja seluruh pegawai dilarang menggunakan kendaraan pribadi.
"Maka nanti satu hari kita akan ambil yang namanya pegawai negeri yang ngantornya di balai kota atau di kantor manapun tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan kendaraan umum," ujarnya usai rapat paripurna di DPRD Kota Surabaya, Senin (30/3/2026).
Bagi yang rumahnya jauh, pegawai diperkenankan untuk menggunakan transportasi umum. Sementara yang rumahnya dekat bisa menggunakan sepeda.
"Karena pegawai negerinya Surabaya, PNS-nya itu ada yang rumahnya Sidoarjo, rumahnya Gresik lek kon numpak sepeda yo keringeten (kalau disuruh naik sepeda ya keringatan)" ungkap dia.
Terkait kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah imbas, Pemkot Surabaya belum menerapkan. Kebijakan WFH di lingkungan Pemkot Surabaya menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
"Jadi terkait dengan WFH ini kita nunggu arahan presiden, tapi yang pasti untuk penghematan BBM karena WFH itu maksudnya dibuat untuk penghematan BBM," tutur dia.
Eri berharap agar kebijakan WFH tidak dipilih pada hari Jumat. Sebab, Jumat adalah hari mendekati libur, dikhawatirkan ASN akan bermalas-malasan.
"Kalau identiknya kami memang sepakat tidak di hari yang mendekati liburan atau setelah liburan. Sehingga bisa mengontrol bagaimana hasil pekerjaannya seperti apa," pungkas dia.
