Kajari Sebut Pemungut Pajak di Madiun Selewengkan Uang PBB

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, Agung menyatakan bahwa kasus itu bermula dari laporan warga. Mereka mengaku tidak dapat mengurus balik nama sertifikat tanah meski telah membayar pajak secara tertib.

"Modusnya, petugas pemungut pajak dari Bapenda tidak menyetorkan uang yang telah ditarik dari wajib pajak kepada daerah maupun bank," kata Agung.

Adapun taksiran jumlah uang yang diduga dikorupsi sebanyak Rp425 juta. Sekitar Rp97 juta hingga Rp100 juta diakui salah satu petugas pemungut pajak telah digunakan untuk kepentingan pribadi. "Kami masih perlu mengetahui jumlah pasti kerugian negara," ucap Agung.

Untuk menghitung nilai kerugian negara dari dugaan korupsi pemungutan pajak itu, pihak jaksa melibatkan petugas Inspektorat Pemkab Madiun. Nilai kerugian negara yang nantinya diketahui akan dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menetapkan tersangka.

Agung menuturkan, potensi pihak yang dicurigai terlibat korupsi ini bisa bertambah. Ini termasuk pihak -pihak yang dirugikan maupun jumlah uang pajak yang tidak disetor ke negara.

"Sisi positif dari penanganan kasus ini, pendapatan pajak di Kabupaten Madiun mencapai 1,9 miliar selama 20 hari kerja. Wajib pajak yang menunggak akhirnya membayar tanggungannya," Agung menuturkan.