Kemensos Perbarui Data Warga Miskin, DTKS Beralih ke DTSEN
Madiun, IDN Times – Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengubah sistem pendataan warga miskin yang sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memperbarui dan menyatukan data penerima manfaat agar lebih akurat dan tepat sasaran.
1. Data tunggal dengan NIK sebagai acuan
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan bersama ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025).
Menurut Saifullah Yusuf, perubahan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan semua data warga miskin dilebur menjadi satu sistem yang lebih terintegrasi. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujar Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam penerapannya, Kemensos akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari pilar sosial, dinas sosial, kepala daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan data di lapangan.
"Kami akan mengundang organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa agar turut serta dalam proses verifikasi, sekaligus memantau kondisi terkini masyarakat miskin,” tambahnya.
2. Target penurunan kemiskinan menjadi lebih efektif
Saifullah menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan secara umum. Meski secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi, terutama di tiga provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Jumlah orangnya masih banyak. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama untuk mempelajari kondisi ini dengan baik, lalu melakukan intervensi melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran," tegasnya.
3. Kolaborasi pemerintah Plpusat dan saerah
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menegaskan pentingnya menyatukan data demi efektivitas program pengentasan kemiskinan.
"Insya Allah kami akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menyatukan data dan memberdayakan masyarakat agar tidak terus-menerus terjebak dalam kemiskinan,” tandasnya.
Dengan adanya DTSEN, diharapkan program bantuan sosial semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
