Sidoarjo, IDN Times - Keluarga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sedang membantu menyusun langkah-langkah hukum usai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan adik Nahrawi, Syamsul Arifin, Minggu (22/9).
Syamsul menjelaskan ada beberapa langkah yang akan ditempuh setelah ini. Mulai menyiapkan tim advokasi khusus, hingga mempertimbangkan praperadilan.
Syamsul mengatakan, banyak tawaran dari berbagai pihak untuk membantu proses hukum Nahrawi. Bahkan ada tim advokat yang menegaskan sudah melakukan berbagai persiapan untuk membela politisi PKB itu.
Akan tetapi, pihaknya masih memilih dan memilah menggunakan tim advokat yang mana. Rencananya akan dibentuk tim khusus yang dipusatkan di Jakarta.
"Dalam waktu dekat ini ada tim yang koordinir khusus, fokusnya di Jakarta. Sementara ini dari berbagai unsur, berbagai daerah, terutama dari Jatim untuk membela Mas Imam," ujar Syamsul saat ditemui di Sidoarjo.
Syamsul menambahkan, keluarga akan menghormati semua prosedur hukum yang berlaku. "Kami sangat menghormati hukum, biar semuanya berjalan sesuai dengan prosedur hukum," katanya.
Selain itu, keluarga Nahrawi juga masih mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan atau tidak. "(Praperadilan) masih dipertimbangkan, karena semuanya harus memegang asas praduga tak bersalah. Itu yang paling penting," tambah Syamsul.
Pria yang juga anggota DPRD Jatim ini berharap Nahrawi tidak ditahan. Menurutnya, penetapan status tersangka oleh KPK sudah membunuh karakter Nahrawi. Ia mengakui bahwa ada sebagian masyarakat yang menghujat seusai penetapan tersangka.
"Pastinya begitulah (berharap tidak ditahan, Red). Artinya ini kan dengan status (tersangka) seperti itu saja, suatu pembunuhan karakter. Bagaimana masyarakat mencibir, dan memvonis Imam Nahrawi salah, padahal belum tentu salah," ungkap Syamsul.
Syamsul juga mencium dugaan, jika penetapan tersangka Nahrawi dibumbui unsur politis. Ia membandingkan dengan beberapa proses hukum yang ditangani KPK berjalan lambat. Terlebih lagi usai munculnya polemik pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK. Namun, penetapan Nahrawi seolah-olah dibuat tergesa-gesa untuk tamengnya.
"Bisa jadi ini adalah proses politik yang dikaitkan dengan hukum. Bisa jadi ini kebijakan politik yang seakan menjadi kebijakan hukum," ungkap Syamsul
"Sedangkan PR kita yang belum ditangani ini banyak. Mas Imam belum ada bukti apa-apa terkait dengan ini," pungkasnya.