Blitar, IDN Times – Kekeringan di Kabupaten Blitar berdampak pada 98.946 jiwa atau 38.270 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tujuh kecamatan. Kondisi tersebut membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih hingga harus membeli air dengan biaya mencapai Rp100 ribu per tandon.
Tujuh kecamatan yang terdampak yakni Bakung, Binangun, Kademangan, Panggungrejo, Sutojayan, Wates, dan Wonotirto. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini menyalurkan 120 rit air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau.
Penyaluran dipusatkan di Desa Margomulyo, Dusun Rampalombo, Kecamatan Panggungrejo, Sabtu (5/9/2026), dan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Blitar Rijanto serta Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto. Selain air bersih, bantuan juga mencakup 90 unit tandon berkapasitas 1.200 liter dan 250 jerigen berkapasitas 15 liter.
Khofifah mengatakan distribusi air dilakukan sebagai respons terhadap kondisi kekeringan yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. “Kekeringan yang terjadi pada musim kemarau yang cukup ekstrem dan panjang berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat,” ujarnya.
Kondisi tersebut dirasakan langsung warga di daerah terdampak. Katinem, warga lanjut usia (lansia) di Dusun Rampalombo, mengatakan kekeringan berlangsung selama berbulan-bulan setiap musim kemarau. Menyusutnya sumber air membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air.
“Tiap tahun kalau setiap kemarau itu pasti kekeringan, sumurnya surut jadi saya beli air. Pokoknya satu tandon itu harganya Rp80 ribu sampai Rp100 ribu, itu bisa dipakai beberapa hari,” kata Katinem.
Di Desa Margomulyoz sebanyak 40 KK atau 162 jiwa mendapatkan distribusi air bersih dengan total 17 ribu liter. Bantuan tersebut juga dilengkapi tiga tandon berkapasitas 1.200 liter dan 40 jerigen berkapasitas 15 liter.
Skala dampak kekeringan di Blitar menjadi bagian dari kondisi kemarau yang lebih luas di Jatim. Khofifah menyebut 24 kabupaten/kota di Jatim telah menerbitkan surat keputusan kedaruratan terkait kondisi musim kemarau.
“Sebetulnya sudah ada 24 kabupaten/kota di Jatim yang sudah menerbitkan surat keputusan kedaruratan pada musim kemarau ini,” katanya.
Khofifah memastikan, BPBD Jatim menyiapkan sejumlah pola distribusi untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Bantuan air tersebut menjadi substitusi pasokan selama sumber air warga belum kembali normal.
Selain distribusi air, Pemprov Jatim juga berkoordinasi mengenai kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan.
Khofifah mengatakan OMC dapat dilakukan dengan memanfaatkan kondisi awan yang bergerak menuju daratan sehingga berpotensi menghasilkan hujan. Pelaksanaan operasi tersebut masih bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi syarat.
Pemprov Jatim juga mendorong masyarakat melakukan berbagai ikhtiar menghadapi kemarau, termasuk Salat Istisqa sebagai upaya keagamaan untuk memohon turunnya hujan.