Kekeringan: 28 Hektare Sawah Jatim Gagal Panen, Tulungagung Terparah

Surabaya, IDN Times - Kekeringan mulai memukul lahan pertanian di Jawa Timur (Jatim). Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim mencatat 28,30 hektare lahan padi mengalami puso atau gagal panen akibat kekeringan sepanjang Juni hingga 10 Agustus 2026.

Secara kumulatif, luas lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 229,59 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Data tersebut merupakan hasil pemantauan di 38 kabupaten/kota.

Dari total lahan terdampak tersebut, 28,30 hektare dinyatakan puso. Dampak paling berat tercatat di Kabupaten Tulungagung yang menyumbang 20 hektare lahan puso, disusul Lamongan 5 hektare dan Magetan 3,20 hektare.

Tulungagung juga menjadi daerah dengan total dampak kekeringan terbesar, yakni mencapai 88,25 hektare, terdiri dari 68,25 hektare lahan terdampak dan 20 hektare puso.

Sementara Bojonegoro mencatat luas lahan terdampak kekeringan terbesar kedua dengan 70,50 hektare. Namun, hingga data tersebut diperbarui, belum ada lahan puso yang tercatat di wilayah tersebut.

Selain itu, kekeringan juga berdampak terhadap lahan pertanian di Trenggalek seluas 30,75 hektare, Gresik 19,20 hektare, Jombang 15 hektare, Lamongan 16 hektare, Blitar 4 hektare, Sidoarjo 2 hektare dan Lumajang 2 hektare.

Jika dilihat berdasarkan periode, dampak kekeringan paling besar terjadi pada Juli 2026. Pada bulan tersebut, luas lahan padi yang terdampak mencapai 92,73 hektare, dengan 8,30 hektare di antaranya mengalami puso.

Pada Juni, luas lahan terdampak mencapai 50,19 hektare dengan puso 20 hektare. Sedangkan sepanjang Agustus hingga 10 Agustus tercatat tambahan lahan terdampak 25 hektare, sementara belum ada tambahan lahan puso.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan pemerintah tidak ingin menunggu hingga kekeringan menyebabkan tanaman mati dan gagal panen semakin meluas.

"Jangan menunggu betul-betul sudah kering. Kalau yang kemarin didatangi memang tanahnya sudah retak, kalau enggak dikasih air lagi sudah tinggal nunggu waktu tanaman mati," ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Emil menegaskan, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mempercepat pemetaan lahan pertanian yang terdampak maupun berpotensi terdampak kekeringan. Seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota diminta melakukan pendataan secara rinci.

Pemetaan tersebut mencakup luas lahan, lokasi, kondisi sumber air hingga potensi penyediaan air untuk menyelamatkan tanaman. Pemerintah akan membagi penanganan berdasarkan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah.

Untuk lahan yang masih memiliki sumber air permukaan, pemerintah akan mengoptimalkan embung maupun sumber air lainnya melalui pompanisasi. Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan akan dikaji untuk pembangunan sumur bor.

Emil mencontohkan kondisi di Benjeng, Gresik. Di wilayah tersebut masih terdapat embung yang airnya dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. "Kalau ada air permukaan seperti kemarin di Gresik, di Benjeng, ada embung yang masih ada air, dipompa," katanya.

Pemerintah juga akan menggunakan teknologi geolistrik untuk mengetahui potensi sumber air bawah tanah. Namun, hasil pemetaan geolistrik akan dicocokkan dengan data cekungan air dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan BBWS Brantas.

Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan sumur bor benar-benar berada di lokasi yang memiliki potensi sumber air dan mampu menyelamatkan lahan pertanian yang terancam.

Emil menyebut wilayah seperti Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung dan Trenggalek menjadi perhatian karena memiliki potensi kekeringan. Meski demikian, angka potensi lahan terdampak masih harus diverifikasi melalui pendataan dari masing-masing kabupaten/kota.

Di tengah ancaman kekeringan tersebut, pemerintah juga mengandalkan kemampuan adaptasi petani. Emil mengatakan sebagian petani telah menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, meski produktivitasnya dapat berbeda dibandingkan saat ketersediaan air mencukupi.

"Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau di kering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah," katanya.

Berdasarkan data BMKG, mayoritas wilayah Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, berkurangnya ketersediaan air irigasi, cekaman air pada tanaman hingga penurunan produktivitas pertanian.

Pemprov Jatim mendorong efisiensi penggunaan air, penyesuaian pola tanam serta optimalisasi infrastruktur sumber air seperti sumur bor, embung, dam parit dan pompa.

Emil menegaskan penanganan tidak boleh berhenti pada wilayah yang sudah mengalami puso. Pemerintah harus bergerak sebelum lahan pertanian kehilangan pasokan air dan tanaman mengalami kerusakan permanen.

"Makanya antisipasi cepat. Bu Gubernur langsung menyiapkan rapat untuk kita segera memetakan potensi air permukaan, pompanya nanti disediakan dari pusat, dan sumur bor juga kita petakan yang sudah matang data geolistriknya," pungkasnya.