Kata Pengamat Soal Peluang Kemengan Eri-Armuji Melawan Kotak Kosong

Surabaya, IDN Times - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi - Armuji dipastikan melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Lalu bagaimana kata pengamat politik soal peluang kemenangan mereka.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim mengatakan, besar kemungkinan Eri-Armuji menang pada pemilihan kali ini. Sebab, potensi kotak kosong menang sangat kecil.
"Sangat kecil kotak kosong menang di Surabaya. Pertama, jumlah penduduk Kota Surabaya ini relatif besar, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) hampir 3 juta,” ujarnya.
Selain itu, Eri-Armuji cukup intim melakukan komunikasi dengan partai politik. Sehingga, posisi Eri-Armuji dinilai cukup kuat.
"Ketiga tentu ada kelompok kelompok yang merasa di cekal untuk tempat parlemen sehingga yang tidak melakukan perlawanan itu tidak kelihatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Surokim menilai , fenomena kotak kosong merupakan kegagalan partai membentuk kader terbaik. Atau dalam kata lain, partai politik di Surabaya krisis kader berkualitas.
“Partai politik tidak menyiapkan sejak awal tokoh yang akan lawan petahana sehingga tidak ada lawan seimbang yang menyaingi Eri-Armuji,” kata Surokim.
Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas parlemen bsa dimanfaatkan oleh partai politik untuk menyodorkan sendiri tokoh yang ingin diusung. Namun, partai politik di Surabaya malah berbondong mengusung satu calon yang sama.
Selain itu, munculnya calon tunggal juga dipicu petahana yang cukup kuat. Sehingga, membuat partai politik tak berani menyodorkan lawan.
“Calon dari petahana terlalu kuat dan tingkat kepuasan yang terlalu tinggi,” pungkas dia.
Seperti diketahui, Eri dan Armuji telah mendaftar sebagai paslon wali kota dan wakil wali kota Surabaya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rabu (28/8/2024). Ia didukung oleh 18 partai politik.
18 partai politik yang telah mendukung Eri-Armuji adalah 10 partai parlemen yakni, PDIP, PKB, PKS, PPP, Demokrat, PAN, PSI, Gerindra, Golkar, NasDem. Kemudian 8 partai non parlemen yakni Partai Hanura, PBB, PKN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Perindo, dan Partai Buruh.