Jumlah Penerima Bantuan Kesehatan di Kabupaten Malang Turun 75 Persen
Malang, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akhirnya memastikan jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Malang. Dari sebelumnya ada 679.921 PBID, kini telah dipastikan bahwa Pemkab Malang hanya akan menyalurkan PBID kepada 172.666 warga miskin saja. Jumlah ini turun sekitar 75 persen dibandingkan data sebelumnya.
Sebelumnya, PBID Kabupaten Malang sempat menjadi polemik lantaran sejumlah 679.921 PBID dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang untuk dilakukan pemutakhiran data. Hal ini membuat layanan kesehatan pada pasien PBID terganggu, kemudian muncul gelombang demonstrasi di kantor Bupati Malang dan Dinkes Kabupaten Malang.
1. Jumlah 172 ribu PBID Kabupaten Malang telah disepakati oleh BPJS Kabupaten Malang
Bupati Malang, Muhammad Sanusi mengatakan kalau jumlah 172.666 PBID telah disepakati oleh BPJS Malang. Ia mengatakan kalau jumlah ini telah melewati verifikasi mendalam, sehingga yang didaftarkan sebagai PBID adalah benar-benar warga miskin.
"Kepesertaan ini adalah dari warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Jadi kita yang akan cover agar bisa diaktifkan kembali," terangnya saat dikonfirmasi pada Kamis (24/8/2023).
Sanusi mengatakan jika PBID dari 172 warga miskin di Kabupaten Malang ini akan segera diaktifkan kembali. Sementara 507.255 warga yang tidak lagi terdaftar PBID harus membayar BPJS Kesehatan secara mandiri kedepannya jika ingin tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
Menurut Sansusi, data ini sudah dikomparasikan dengan data PBIN (Penerima Bantuan Iuran Nasional). Sementara Pemkab Malang akan mengkover warga miskin yang belum masuk dalam PBIN. Yang mana sudah ada 362 ribu PBIN yang sudah terdaftar di pemerintah pusat.
2. Sanusi mengatakan kalau jumlah penerima PBID Kabupaten Malang bisa berubah sewaktu-waktu
Sanusi juga menyampaikan jika jumlah 172 ribu PBID di Kabupaten Malang tidak akan tetap. Ia mengatakan kalau jumlah warga miskin bisa bertambah sewaktu-waktu, begitu juga ketika anggota PBID ada yang meninggal dunia. Menurutnya jumlah ini memang fluktuatif dan bisa bertambah atau berkurang seiring berjalannya waktu.
"Bisa juga berkurang kalau ada warga miskin yang sudah menjadi mampu. Begitu juga kalau ada yang meninggal dunia harus dikurangi. Jadi jumlah 172 ribu ini tidak tetap atau fluktuatif," bebernya.
Kader PDIP ini mengungkapkan kalau data 172 ribu PBID Kabupaten Malang akan diaktifkan kembali pada 1 September 2023. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan tidak bisa langsung mengaktifkan data PBID pada saat itu juga, perlu waktu untuk mengaktifkan kembali data yang sebelumnya sudah dinonaktifkan.
3. Pemkab Malang alokasikan Rp26 miliar untuk 172 ribu PBID
Lebih lanjut, Sanusi mengungkapkan kalau mereka akan menggelontorkan Rp26 miliar untuk 175 ribu PBID Kabupaten Malang. Jumlah ini dialokasikan untuk bulan September 2023 sampai Desember 2023.
"Jadi satu orang dialokasikan Rp37.800,- kemudian dikalikan 4 bulan. Jadi itu anggaran untuk 172 ribu warga miskin yang tercover PBID," bebernya.
Dana ini akan diambil dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Malang. Keterbatasan dana ini yang membuat Pemkab Malang mengurangi jumlah PBID secara signifikan.
