Surabaya, IDN Times - Di tengah situasi ekonomi yang serba mahal alias in this economy, punya rumah sendiri terasa makin menjadi privilege. Harga hunian terus menjadi tantangan bagi masyarakat, sementara kemampuan membeli rumah tak selalu sejalan dengan kebutuhan tempat tinggal yang layak. Pemerintah pun berupaya memperluas akses hunian terjangkau melalui program bedah rumah, rumah subsidi, hingga pemberdayaan UMKM bahan bangunan lokal.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan, pemerintah berencana meningkatkan jumlah program bedah rumah dan penyaluran rumah subsidi tahun ini. Upaya tersebut menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Namun, persoalannya bukan sekadar bagaimana membuat rumah semakin murah dan mudah dimiliki. Kualitas hunian juga perlu diperhatikan agar masyarakat tidak sekadar mendapatkan bangunan, tetapi benar-benar memperoleh tempat tinggal yang layak.
Dosen Program Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen (UK) Petra, Bramasta Putra Redyantanu menyoroti wacana pembangunan rumah subsidi berukuran mikro atau micro-housing seluas 18 meter persegi. Meski rencana tersebut akhirnya tidak terealisasi karena dinilai belum memenuhi standar kelayakan huni, menurutnya ukuran 18 meter persegi sebenarnya masih bisa dioptimalkan melalui pendekatan desain yang tepat.
Redy, sapaan akrabnya, menilai luas 18 meter persegi lebih memungkinkan diterapkan pada hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen dibandingkan rumah tapak. “Pada rumah tapak, desain perlu mempertahankan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, ruang gerak justru terasa sempit. Sedangkan dalam bentuk hunian vertikal, kebutuhan tersebut bisa diakomodasi lewat area bersama seperti koridor, balkon, dan taman bersama. Dengan begitu, luas ruangan dalam rumah bisa dimaksimalkan untuk aktivitas sehari-hari,” urainya tertulis kepada IDN Times, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, optimalisasi ruang tidak cukup hanya dengan memperkecil ukuran bangunan. Perencana harus mempertimbangkan bagaimana penghuni beraktivitas, memperoleh sirkulasi udara dan pencahayaan, serta mengakses fasilitas bersama. Dengan begitu, keterbatasan luas tidak otomatis membuat kualitas hidup penghuni ikut menyusut.
Selain desain, aspek keberlanjutan juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan rumah subsidi. Redy menilai prinsip rumah sehat, bersih, dan indah harus diwujudkan melalui pemilihan material serta teknik konstruksi yang lebih ramah lingkungan.
Salah satu caranya dengan menggunakan material yang menerapkan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Misalnya, limbah plastik yang diolah kembali menjadi bahan bangunan seperti panel langit-langit, ubin, maupun dinding.
“Contohnya menggunakan recycle dari plastik untuk jadi material bangunan, seperti panel pada langit-langit rumah, ubin, atau dinding. Material seperti itu punya daya tahan yang lama dan bisa digunakan kembali,” imbuh dosen yang meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia tersebut.
Redy juga mendorong pemanfaatan konstruksi kering yang memiliki peluang lebih besar untuk digunakan kembali dibandingkan konstruksi basah konvensional. Salah satu alternatifnya adalah penggunaan baja dengan sistem yang memungkinkan komponen bangunan dibongkar dan dipasang kembali.
“Ada pilihan untuk menggunakan baja agar nantinya bisa dengan mudah dibongkar pasang untuk keperluan reuse dan reconstruction di masa depan. Tidak hanya hemat secara biaya, tapi juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan material bangunan baru,” lanjutnya.
Menurut Redy, penyediaan rumah terjangkau memang membutuhkan efisiensi biaya. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh berujung pada pengorbanan kualitas ruang, kenyamanan, dan kesehatan penghuni. Pemerintah perlu mengintegrasikan desain hunian vertikal, pemanfaatan material daur ulang, serta konstruksi berkelanjutan dalam pengembangan rumah subsidi. Dengan pendekatan tersebut, rumah terjangkau diharapkan tidak hanya menjadi solusi kepemilikan hunian, tetapi juga menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.