Harapan Menteri Susi terhadap Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi

Terkait perizinan nelayan tersebut, pada Kamis (4/4/2019), Menteri Susi memang menerima keluhan dari sejumlah nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi soal izin kapal berbobot 10-30 GT yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Para nelayan menganggap hal tersebut tidak efektif dan efisien.

“Mereka mengaku keberatan kalau harus mengurus ke provinsi karena dianggap tidak efektif, memakan waktu, dan biaya. Justru mereka minta diserahkan ke daerah lagi,” kata Menteri Susi.

Sebetulnya gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan. Merujuk hal itu, Menteri Susi meminta pemprov bisa berkolaborasi dengan daerah terkait pengeluaran izin tersebut.

“Karena peralihan peraturan yang sekarang perizinannya dialihkan ke provinsi, barangkali gubernur bisa bekerja sama untuk menaruh personelnya di daerah guna membantu pengurusan perizinan kapal nelayan. Seperti di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang mengintegrasikan ratusan layanan ini,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyambut baik ide Menteri Susi.

“Mal ini dibuat untuk memudahkan pengurusan dokumen dan perizinan. Jika Bu Susi menginginkan izin kapal di provinsi untuk bisa bergabung di mal pelayanan publik ini, tentunya kami siap memfasilitasi,” kata Anas.  

Menteri Susi berada di Banyuwangi selama lima hari dengan melakukan serangkaian agenda, mulai dari membuka event Banyuwangi Underwater Festival, berdialog dengan nelayan, mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis desa, hingga berlibur di Pulau Tabuhan Banyuwangi. Bahkan Menteri Susi juga melakukan kampanye gemar makan ikan dengan mengajak ribuan santri makan ikan bersama di Pondok Pesantren Mabadiul Ikhsan Tegalsari dan Miftahul Ulum Wongsorejo.