Hamdan Zoelva: Indonesia Belum Merdeka Secara Ekonomi
Hamdan Zoelva menyatakan Indonesia baru merdeka secara politik, sementara ketergantungan impor pangan dan lemahnya ekonomi rakyat menunjukkan kemandirian ekonomi masih perlu diperkuat.
Dalam Kongres Nasional ke-42 di Surabaya, Syarikat Islam mengusung penguatan koperasi, ekonomi syariah, pengelolaan ZISWAF profesional, serta ekonomi ekologis.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut agenda tersebut selaras dengan pemerintah: mendorong swasembada pangan, kesejahteraan produsen, pembiayaan terjangkau, infrastruktur, dan akses pasar.
Surabaya, IDN Times - Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva menegaskan Indonesia belum sepenuhnya mencapai kemerdekaan sejati karena kemandirian ekonomi masih menjadi pekerjaan besar bangsa. Ketergantungan terhadap impor pangan dan belum kuatnya posisi ekonomi rakyat menjadi tantangan yang harus dijawab melalui gerakan ekonomi kerakyatan.
Pesan tersebut disampaikan Hamdan dalam Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 di Surabaya. Momentum ini, menurut dia, menjadi kesempatan untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan organisasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah pergerakan nasional.
Hamdan mengatakan, kemerdekaan politik yang diraih Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemerdekaan ekonomi. Padahal, kemandirian ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana konsep Trisakti yang digagas Presiden pertama, Sukarno.
“Karena kita baru merdeka secara politik dari penjajahan Belanda, tetapi kita belum memiliki kemerdekaan ekonomi. Masih jauh,” ujarnya.
Ia menilai ketergantungan terhadap produk impor, termasuk pangan, menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi nasional masih perlu diperkuat. Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 ini pun tidak sekadar menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Hamdan menegaskan, kemerdekaan sejati harus diwujudkan melalui tiga pilar Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Dari Surabaya ini kita ingin membangkitkan kembali semangat untuk sampai kepada kemandirian, kedaulatan ekonomi, dan menuju kemerdekaan sejati,” katanya.
Untuk mewujudkan agenda tersebut, Hamdan menyebut empat gerakan ekonomi yang akan menjadi perhatian Syarikat Islam. Pertama, menggerakkan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Kedua, mendorong pengembangan ekonomi syariah.
Kemudia ketiga, mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara profesional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh umat dan masyarakat. Menurut dia, pengelolaan ZISWAF tidak cukup hanya dipahami sebagai aktivitas ibadah, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Keempat, mengembangkan ekonomi ekologis, yakni aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. “Kita membangun ekonomi tanpa merusak lingkungan. Sekarang ini lingkungan rusak di mana-mana. Ini juga menjadi gerakan kita,” tegasnya.
Hamdan juga menyampaikan bahwa dirinya telah memimpikan kebangkitan kembali Syarikat Islam selama sekitar 10 tahun. Ia mengklaim benih-benih kebangkitan organisasi mulai tumbuh dan penataan kelembagaan yang sebelumnya mengalami stagnasi kini mulai berjalan kembali.
Ia berharap Syarikat Islam dapat hadir dengan gerakan yang lebih masif, terutama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian bangsa.
Di sisi lain, Hamdan menegaskan Syarikat Islam akan tetap menjadi organisasi sosial keagamaan yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.
Menurut dia, perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi para kader untuk bekerja bersama demi kepentingan bangsa.
Ia membuka ruang bagi tokoh-tokoh dari berbagai partai politik untuk berkhidmat di dalam organisasi. “Kita berkhidmat di sini bersama-sama. Hilangkan perbedaan politik, tetapi kita membangun bangsa,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kongres, menyoroti persoalan ketergantungan impor pangan dan pentingnya keberpihakan terhadap petani, nelayan, serta peternak nasional.
Zulkifli mengatakan, agenda kemandirian ekonomi yang disampaikan Hamdan sejalan dengan upaya pemerintah mendorong swasembada pangan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menegaskan bahwa swasembada bukan semata persoalan produksi, melainkan juga menyangkut kehormatan bangsa dan kesejahteraan produsen pangan dalam negeri.
Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat produksi beras dan jagung nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperbaiki kondisi ekonomi nelayan.
Menurut Zulkifli, penguatan ekonomi rakyat juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau, infrastruktur pendukung, dan akses pasar yang memadai. Untuk nelayan, misalnya, ia menyebut perlunya fasilitas seperti balai lelang, pabrik es, penyimpanan berpendingin, serta dukungan sarana operasional.
Zulkifli juga menyinggung penguatan koperasi dan akses pembiayaan usaha kecil sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat ekonomi kepada masyarakat. Ia menilai cita-cita ekonomi kerakyatan harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan berhenti sebagai slogan. Prinsip tersebut, menurut dia, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
