Pakar Surabaya Soroti Dominasi Indonesia di Nikel Dunia

Indonesia menguasai sekitar 41 persen produksi nikel olahan dunia pada 2023, setelah menyalip Tiongkok sejak 2021 dan beralih dari eksportir bahan mentah.
Hilirisasi menaikkan nilai nikel dan turunannya dari sekitar 3–4 miliar dolar AS menjadi 33 miliar dolar AS per tahun pada 2022–2025, serta mendorong investasi, devisa, dan lapangan kerja.
Pakar menekankan pengendalian produksi untuk mencegah oversupply, disertai penguatan teknologi, riset, pemasok domestik, dan industri baterai agar nilai tambah nasional meningkat.
Surabaya, IDN Times - Indonesia kini menguasai sekitar 41 persen produksi nikel olahan dunia. Capaian tersebut dinilai menjadi gambaran nyata perubahan posisi Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi pemain penting dalam industri pengolahan mineral global.
Dosen Prodi International Business Management Universitas Ciputra Surabaya, Dr. Romauli Nainggolan, mengatakan kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama melalui peningkatan nilai ekspor, devisa, investasi, dan aktivitas industri di dalam negeri.
“Posisi Indonesia saat ini memang menjadi produsen nikel olahan terbesar di dunia, sudah mencapai 41 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2026).
Ia menyebut, perubahan tersebut terlihat jelas dari lonjakan nilai nikel dan produk turunannya. Sebelum hilirisasi, nilai nikel Indonesia berada di kisaran 3–4 miliar dolar AS per tahun. Setelah pengolahan didorong di dalam negeri, nilainya melonjak hingga sekitar 33 miliar dolar AS per tahun pada periode 2022–2025.
Nilai tersebut setara sekitar Rp400–Rp500 triliun. Romauli menilai kenaikan tersebut menunjukkan semakin besarnya nilai tambah yang dihasilkan Indonesia sebelum produk nikel masuk ke pasar internasional.
“Ini lonjakan yang perlu kita apresiasi. Apakah ini menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi? Ya, karena ini akan mendongkrak kondisi devisa negara,” katanya.
Menurut Romauli, peningkatan ekspor produk olahan membuat devisa yang masuk melalui transaksi perdagangan internasional ikut meningkat. Artinya, aktivitas ekonomi dari komoditas nikel tidak lagi berhenti pada tahap pengambilan bahan mentah, tetapi berlanjut melalui proses pengolahan di dalam negeri.
Data Our World in Data yang menggunakan seri British Geological Survey menunjukkan Indonesia telah menyalip Tiongkok dalam produksi nikel olahan sejak 2021. Pada 2023, Indonesia menghasilkan lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia.
Romauli menambahkan, hilirisasi juga memberikan efek berganda melalui investasi. Sektor pertambangan dan industri logam, termasuk pembangunan smelter, menjadi salah satu sektor dengan realisasi investasi besar, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri.
“Kalau BPS mencatat, investasi smelter itu penyumbang hingga ratusan triliun setiap tahun,” ujarnya.
Investasi tersebut sekaligus menciptakan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi pendukung di berbagai wilayah, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Romauli mengatakan kawasan industri pengolahan nikel telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang menjadi pusat industri tersebut.
“Lapangan kerja untuk pertambangan nikel ini ada di luar Pulau Jawa, di Sulawesi, Sulawesi Tengah, Morowali, Sulawesi Tenggara, di Maluku,” katanya.
Manfaat lainnya terlihat dari potensi peningkatan penerimaan negara. Hilirisasi membuat nilai ekonomi nikel tidak hanya berasal dari kegiatan pertambangan, tetapi juga dari proses pengolahan dan perdagangan produk turunannya.
“Penerimaan negara meningkat. Hilirisasi ini mendorong penerimaan negara bukan pajak, royalti pertambangan naik, pajak penghasilan naik, serta pajak ekspor turunan juga meningkat dibandingkan kalau ekspor mentah,” ujarnya.
Perubahan terbesar, kata Romauli, adalah semakin panjangnya rantai industri nikel Indonesia. Hilirisasi tahap awal menghasilkan nickel pig iron yang digunakan untuk industri baja tahan karat. Kini, pengembangan industri bergerak menuju produk yang berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik.
Indonesia telah mengembangkan produk seperti nickel sulfate hingga bahan katoda baterai. Perkembangan tersebut membuka peluang Indonesia masuk lebih dalam ke rantai pasok baterai dan kendaraan listrik global.
“Produk turunan kelas ini menempatkan Indonesia sebagai penghubung vital dalam rantai pasok ekosistem baterai dan kendaraan listrik di dunia,” katanya.
Dengan posisi produksi yang besar, Romauli menilai pengelolaan pasokan menjadi faktor penting berikutnya. Pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dinilai dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar.
Produksi yang terlalu besar berpotensi menyebabkan oversupply dan menekan harga. Sebaliknya, pengelolaan produksi yang terukur dapat menjaga keseimbangan pasar dan memperkuat daya tawar Indonesia.
“Kalau kita bisa menjaga keseimbangan, mencegah oversupply, ini akan membuat Indonesia mampu meningkatkan daya tawar atau pricing power,” ungkapnya.
Menurut Romauli, pangsa produksi di atas 40 persen memberikan Indonesia modal penting untuk meningkatkan pengaruhnya di pasar global. Karena itu, pengendalian produksi perlu dilakukan secara terukur agar besarnya volume produksi juga menghasilkan nilai ekonomi yang optimal.
Tahap selanjutnya, menurut dia, adalah memperkuat teknologi dan riset. Hilirisasi tidak cukup berhenti pada pembangunan smelter, tetapi perlu dilanjutkan dengan penguasaan teknologi dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi.
“Hal yang sangat diapresiasi jika pemerintah bersama Kementerian ESDM bisa fokus untuk mengembangkan teknologi dan penguatan R&D,” katanya.
Ia mendorong transfer teknologi melalui keterlibatan investor, akademisi, dan peneliti dalam negeri. Pengembangan pusat riset di Indonesia juga dinilai penting untuk membangun kemampuan teknologi nasional.
Selain itu, investasi ke depan diharapkan semakin diarahkan pada industri turunan seperti pabrik sel baterai hingga perakitan kendaraan listrik.
Dosen Kebijakan Publik Universitas Negeri Surabaya, Ahmad Nizar Hilmi mengatakan, perubahan tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan industri dapat mengubah posisi sebuah negara dalam rantai nilai global.
“Pelajaran terpentingnya adalah bahwa kebijakan industri memang dapat mengubah posisi sebuah negara dalam rantai nilai global,” kata Nizar.
Menurut Nizar, larangan ekspor bijih dan kewajiban pengolahan di dalam negeri telah mendorong aktivitas pemrosesan nikel masuk ke Indonesia. Perubahan itu kemudian diikuti berkembangnya kawasan industri, investasi, dan kegiatan ekonomi di daerah penghasil nikel.
Nizar menilai capaian produksi nikel olahan yang telah diraih Indonesia dapat menjadi modal untuk memperkuat kemampuan industri nasional. Menurut dia, keberhasilan berikutnya dapat dilihat dari sejauh mana Indonesia mampu memperluas penguasaan teknologi, pemasok domestik, tenaga kerja berkeahlian tinggi, dan nilai tambah di dalam negeri.
“Indonesia telah mengubah geography of processing. Pekerjaan yang belum selesai adalah mengubah geography of capability dan geography of benefit,” pungkasnya.
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)




















