Surabaya, IDN Times - Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur (Jatim) Nurkholis, mengakui menerima uang Rp550 juta dari terdakwa Oni Setiawan dalam sidang perkara dugaan korupsi perizinan tambang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Uang itu disebut diterima secara bertahap selama 2024 di Hotel Elmi Surabaya, dan menurut Nurkholis diperuntukkan bagi pembangunan masjid di kawasan Bulak Banteng.
Di hadapan majelis hakim, Nurkholis yang menjabat Kadis ESDM Jatim periode 2021–2024 menyebut penyerahan uang berlangsung pada Maret, April, Juli, Agustus, dan September 2024. Ia juga mengklaim telah menyerahkan seluruh uang tersebut kepada kejaksaan dalam kondisi utuh.
Kesaksian ini menjadi sorotan karena muncul di tengah persidangan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan pertambangan di lingkungan ESDM Jatim. Majelis hakim dan jaksa mendalami hubungan antara pemberian uang, urusan perizinan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Nurkholis membantah melakukan pungli selama menjabat sebagai kepala dinas. “Saya tidak pernah lakukan pungli,” ujarnya di persidangan.
Ia menjelaskan, pelayanan perizinan pertambangan semestinya berjalan melalui prosedur administrasi dan verifikasi, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik untuk mempermudah pelayanan publik. Menurutnya, pemohon tidak dibebani biaya di luar ketentuan, kecuali biaya tertentu seperti pencetakan peta.
Namun, dalam kesaksiannya, Nurkholis juga menyampaikan informasi yang diperolehnya mengenai dugaan permainan perizinan yang disebut melibatkan Hermawan, yang disebut sebagai ketua tim. Ia menegaskan informasi tersebut bukan berasal dari pengamatan langsung, melainkan dari cerita yang disampaikan melalui mantan sekretarisnya dan seseorang bernama Ariful.
Persidangan turut mengungkap persoalan perizinan yang dikeluhkan Jamal, yang disebut sebagai ketua asosiasi. Nurkholis mengaku pernah menerima keluhan Jamal mengenai proses perizinan yang belum selesai meskipun ia mengaku telah memenuhi kewajiban administrasi.
Nurkholis mengatakan, tidak mengetahui secara langsung apakah Jamal menyerahkan uang untuk mengurus izin. Namun, ia memahami bahwa Jamal telah memberikan uang kepada pihak tertentu. Keluhan itu kemudian disampaikannya kepada Aris Mukiyono atau Oni Setiawan untuk ditindaklanjuti.
Selain uang Rp550 juta, sidang juga menyinggung pemberian uang Rp30 juta oleh Ertika Dinawati. Nurkholis mengatakan uang tersebut ditinggalkan di meja makan saat Ertika bersama rombongan berkunjung ke Probolinggo pada Agustus 2024. Ia mengaku tidak menanyakan peruntukannya saat itu dan kemudian menyebut uang tersebut untuk membeli cat bagi masjid.
Ertika dalam keterangannya mengakui menyerahkan uang Rp30 juta kepada Nurkholis. Ia juga menyebut adanya penyerahan Rp25 juta di kantor ESDM pada Juli 2024, saat hanya ada dirinya dan Nurkholis. Keterangan tersebut turut didalami untuk menguji kaitan pemberian uang dengan urusan administrasi dan perizinan.
Perkara ini juga menyeret pembahasan mengenai pemberian sapi kurban kepada masyarakat di Probolinggo. Nurkholis mengaku mengetahui adanya pengiriman sapi menjelang hari kurban, tetapi tidak mengetahui langsung proses penyerahannya kepada panitia.
Selain itu, Nurkholis mengungkapkan adanya suvenir berupa dua keping emas dalam acara perpisahan kepala dinas pada 29 Agustus 2024. Ia mengaku tidak mengetahui asal-usul emas yang dibagikan dan menyatakan telah mengembalikan emas yang diterimanya kepada kejaksaan.
Dalam pemeriksaan penasihat hukum, Nurkholis kembali menjelaskan bahwa pengawasan perizinan dilakukan dengan bantuan tim terpadu yang dibentuk melalui surat keputusan. Meski demikian, ia menyatakan tidak mengetahui secara langsung adanya pungutan tidak sah selama menjabat.
Sementara itu, Ertika memberikan keterangan tersendiri mengenai uang, suvenir, dan sapi kurban yang disinggung dalam sidang. Keterangan para saksi tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian untuk menguji dugaan praktik korupsi dalam pengurusan perizinan di lingkungan ESDM Jatim.