DPRD Surabaya Tolak Reklamasi, Pemkot Sudah Sampaikan Dampak ke Pusat

Surabaya, IDN Times - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sepakat menolak reklamasi proyek strategi nasional Surabaya Waterfront Land (PSN SWL). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga telah berkirim surat ke pemerintah pusat mengenai dampak bila proyek tersebut berjalan. 

Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo mengatakan, PSN SWL harus dipikirikan ulang. Apakah, proyek tersebut lebih banyak dampak buruknya atau baiknya. "Baik itu manfaat, baik itu untuk keberlangsungan hidup orang banyak dan juga bisa memilah antara manfaat maupun mudharatnya lebih banyak yang mana jadi seperti itu," ujarnya.

DPRD Kota Surabaya akan membawa aspirasi penolakan dari masyarakat pesisir ke pemerintah pusat. Dengan harapan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dampak buruk pembangunan tersebut.

"Jadi supaya memberikan pengertian kepada yang di pemerintah pusat untuk tidak tergesa-gesa dan terburu-buru untuk di kerjakan sebagai proyek strategis nasional," terangnya.

Pihaknya tetap konsisten agar proyek ini tidak dilanjutkan. Pemerintah harus mengkaji ulang apa manfaat proyek tersebut. "Kami tetap tegak lurus untuk apa ini tidak dilanjutkan proyek strategis nasional tersebut atau perlu dikaji ulang, Apa manfaatnya," tutur dia. 

Terpisah, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir Surabaya kepada presiden. "Jadi seperti yang ditolak oleh warga itu, kita sudah sampaikan ke presiden," ujar Eri ditemui di Balai Kota Surabaya, Selasa (7/1/2025). 

Bahkan sebelum warga getol melakukan penolakan, Eri mengklaim telah berkirim surat kepada presiden. Surat itu berisi dampak-dampak yang terjadi bila PSN SWL dijalankan. 

"Sebelum warga menolak pun kita sudah memberikan dampak-dampak dari reklamasi itu apa ke presiden, setelah itu warga menyampaikan ke kami, setelah itu kami sampaikan kembali ke presiden," ungkap Eri.

Surat tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat ketika akan menjalankan PSN SWL. Sehingga, pemerintah bisa mengantisipasi dampaknya.  "Jadi surat dari Pemkot (yang dikirim ke pemerintah pusat itu berisi) ketika itu (PSN SWL dijalankan) maka dampaknya seperti ini, seperti ini, sehingga itu akan jadi pertimbangan ketika akan dilakukan bagaimana mengatasi dampaknya," terang dia. 

Salah satu isi surat itu adalah soal dampak yang terjadi bila mangrove terkilis akibat pembangunan PSN SWL. Hal ini, juga berdasarkan keresahan warga. "Surat yang saya sampaikan sama seperti apa yang disampaikan nelayan. Ketika yang namanya mangrove dihilangkan, mangrove ini kan mencegah rob, ketika hilang apa gak makin dahsyat robnya, apa yang menahan air kalau tidak mangrove," tutut dia. 

Hingga kini, Eri masih menunggu balasan dari pemerintah pusat mengenai surat yang dia kirim. Sejauh ini, pemerintah pusat juga belum menurunkan perizinan apa pun mengenai PSN SWL. "Sampai saat ini, dirapatkan terus di sana , dengan surat itu, belum ada perizinan yang keluar sampai saat ini, kami belum bisa mengatakan apapun, karena perizinan nol sampai sekian kilometer dari bibit pantai itu adalah kewenanhan provinsi," pungkas dia.