Diskominfo Jatim Bahas Transformasi Pemerintah Digital, Tantangannya..
- Transformasi pemerintahan digital dibahas dalam Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025 oleh Diskominfo Jatim.
- Kepala Diskominfo Jatim menegaskan arah kebijakan nasional bergerak menuju Pemerintahan Digital, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga sumber daya manusia dan infrastruktur.
- Narasumber memaparkan program prioritas pemerintah digital dalam RPJMN, peneliti menyoroti sinergi sebagai syarat utama, dan direktur mengingatkan persoalan mendasar terkait infrastruktur SPBE.
Surabaya, IDN Times - Transformasi menuju pemerintahan digital kembali dibahas dalam Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin menegaskan bahwa arah kebijakan nasional kini bergerak dari sekadar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital, sebagaimana tertuang dalam Perpres RPJMN 2025–2029. Namun, perubahan paradigma ini dinilai tidak sekadar soal teknologi, melainkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan infrastruktur yang selama ini belum merata di daerah.
"Kita menyadari bahwa fokus pembangunan telah bergeser. Karena itu forum ini diharapkan bukan hanya menjadi tempat berbagi praktik baik, tetapi juga menyusun strategi bersama dalam menyiapkan transformasi menuju pemerintah digital yang berkelanjutan di Jawa Timur," ujar Sherlita.
Narasumber dari Kemenpan RB, Arman Kurniawan, memaparkan lima program prioritas pemerintah digital dalam RPJMN. Penguatan tata kelola, penguatan teknologi, pengembangan kompetensi digital ASN, transformasi layanan publik prioritas, serta penguatan data.
"Tanpa pemetaan kapasitas nyata di daerah, kebijakan digital berpotensi mandek di tataran regulasi," katanya.
Dari perspektif akademik, Peneliti Pemerintahan Digital ITS, Tony Dwi Susanto, menyoroti bahwa digitalisasi pemerintahan harus dipahami bukan sebagai “proyek teknologi,” melainkan perubahan kultur birokrasi dan pola relasi antara pemerintah, ekonomi, dan masyarakat.
“Sinergi itu syarat utama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kominfo, Aries Kusdaryono, mengingatkan soal persoalan mendasar. Kesiapan infrastruktur SPBE. Ia menjelaskan bahwa sistem pusat dan daerah masih bertumpu pada kapasitas pusat data nasional, jaringan intra-pemerintah, serta sistem penghubung layanan antarinstansi yang kini dalam proses penataan kembali.
"Artinya, kecepatan transformasi sangat bergantung pada keseragaman arsitektur dan keamanan digital," ucapnya.
Ia juga menyampaikan tantangan lapangan, mulai dari keterbatasan perangkat, minimnya tenaga ahli digital di birokrasi, hingga koordinasi lintas instansi yang belum sinkron. Percepatan digitalisasi membutuhkan keberlanjutan anggaran, pendampingan teknis, dan standar interoperabilitas yang jelas.
