Cara Tiga Cagub Jatim Hindari Penerimaan Pegawai Jalur Ordal
Surabaya, IDN Times - Tiga Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) punya cara yang sama untuk menghindari penerimaan tenaga kerja jalur orang dalam alis ordal. Hal itu mereka sampaikan dalam debat pemilhan Gubernur Jatim (Pilgub Jatim) 2024), Minggu (3/11/2024).
Cagub Nomor Urut 1, Luluk Nur Hamida mengatakan, untuk memastikan rekrutmen pegawai harus dilakukan dengan transparan dan objektif. Salah satunya rekrutmen pegawai dilakukan lewat digitalisasi.
"Adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital, termasuk kita juga ingin memastikan bahwa kita mengundang lapisan masyarakat untuk bisa turut mengawasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata dia.
Luluk juga menyinggung soal nepotisme, untuk mencegah terjadinya nepotisme di Pemerintah Provinsi, ia mengajak masyarakat turut serta melakukan pengawasan.
"Kita juga bisa mengundang partisipasi masyarakat luar untuk bisa mencegah adanya nepotisme yang bisa saja terjadi melalui orang-orang dalam, saya pastikan karena anak saya hanya satu dan dia juga tidak suka dengan pemerintahan," kata dia.
Sama dengan Luluk, Cagub Nomor Urut 3, Tri Rismaharini juga akan menggunakan sistem digitalisasi dalam rekrutmen pegawai untuk menghindari orang dalam. Risma menyebut, sejak bekerja di Pemerintah Kota Surabaya pada 2002 silam ia telah menciptakan sistemnya elektonik e-procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia.
"Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat karena masyarakat akan bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi aktif karena semua dilakukan dan proses itu dilakukan dengan transparan," kata Risma.
Sementara Khofifah mengatakan, selama lima tahun menjabat sebagai Gubernur Jatim, ia telah mencanangkan Program Cetar yakni Cepat, Efektif, Tanggap akuntabel dan Responsif. Lewat program tersebut, selama ini ia memastikan semua pelayanan, termasuk rekrutmen pegawai dilakukan dengan transparan lewat digitallisasi.
"Kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB, ini menjadi penting bagaimana transparansi kita lakukan digital ekosistem kita lakukan dalam rektutmen BUMD rektutmen di setiap kepala-kepala Dinas UPT dan seterusnya," kata Khofifah.
