Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Bupati Bangkalan Tersangka KPK, PPP Bakal Copot dari Jabatan Partai

Kota Surabaya
Bupati Bangkalan Tersangka KPK, PPP Bakal Copot dari Jabatan Partai
Bupati Bangkalan Abdul Latief Amin Imron (IDN Times/Musthofa Aldo)
Share Article

Surabaya, IDN Times - Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Imron ditetapkan tersangka dugaan kasus jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun segera mengambil tindakan.

  1. 1. Ra Latif akan dinonaktifkan dari jabatan partai sesuai AD/ART

    DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.
    DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.

    Tindakan yang dilakukan partai berlambang kakbah ini ialah menonaktifkan Ra Latif--panggilan Bupati Bangkalan- dari jabatannya di partai. Seperti diketahui, Ra Latif merupakan Ketua DPC PPP Bangkalan.

    "Tentu DPP akan bertindak secara organisasi berdasarkan AD/ART," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat di Surabaya.

  2. 2. Masih akan dibahas dalam rapat

    DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.
    DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.

    Awiek--sapaan karib Baidowi- menyampaikan, berdasarkan regulasi partainya siapapun yang tersandung KPK dan ditetapkan sebagai tersangka maka perlu dinonaktifkan dari jabatan struktural partai. Penonaktifan itu dilakukan hingga ada keputusan yang inkrah.

    Namun untuk menonaktifkan Ra Latif, PPP harus melakukan rapat internal terlebih dahulu. "Kita masih melakukan komunikasi terkait kasus yang menimpa beliau. Karena dengan Ra Latif sendiri belum pernah ada komunikasi terkait hal ini," katanya.

  3. 3. Rapat rencana digelar Senin besok

    DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.
    DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.

    Sementara itu, DPW PPP Jatim akan menggelar rapat internal pada Senin, (31/10/2022) untuk menentukan sikap terhadap Bupati Bangkalan. Nantinya sikap DPW PPP Jatim akan direkomendasikan ke DPP PPP.

    "Kami dalam waktu dekat akan merumuskan ini dan akan merekomendasikan, keputusan apapun itu bergantung pada DPP, Karena SK DPC itu dari DPP," kata Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More