Surabaya, IDN Times - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Jawa Timur (Jatim) memperketat pemantauan belanja pemerintah menjelang akhir 2026. Belanja program yang tidak masuk daftar prioritas nasional terus dimonitor dan diupayakan untuk direm, sedangkan anggaran program prioritas nasional didorong tetap berjalan hingga akhir tahun.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Jatim, Saiful Islam mengatakan, langkah ini dilakukan agar anggaran negara benar-benar mendukung program strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk yang tidak masuk kategori prioritas nasional, ini yang terus kita monitor dan kita upayakan untuk dilakukan seperti pengereman. Tapi yang masuk dalam daftar prioritas nasional, kita dorong untuk tetap dilanjutkan sampai akhir tahun,” ujarnya kepada IDN Times, Rabu (28/10/2026).
Saiful menekankan, anggaran untuk program strategis nasional telah dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana. Pemerintah pun mendorong agar anggaran tersebut dibelanjakan secara optimal dengan tetap mengacu pada target keluaran atau output yang telah ditentukan sejak awal.
Ia menyebut penyerapan anggaran secara umum menunjukkan akselerasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan belanja pemerintah berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil sesuai sasaran.
“Karena masuk dalam program strategis nasional, alokasi anggarannya sudah disediakan. Kementerian/lembaga yang menjalankan program dan memperoleh alokasi itu kita dorong untuk secara optimal membelanjakan, sehingga program-program prioritas nasional yang sudah dialokasikan anggarannya bisa terlaksana,” katanya.
Di Jatim, dukungan APBN mencakup sejumlah sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi pupuk, hingga pembiayaan usaha mikro dan kecil. Hingga 30 September 2026, dukungan APBN untuk fungsi pendidikan mencapai Rp27,50 triliun, sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi kesehatan mencapai Rp2,21 triliun.
Belanja bantuan sosial juga telah mencapai Rp8,77 triliun hingga akhir September 2026. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur mencatat realisasi anggaran Rp3,68 triliun atau 95,6 persen dari pagu Rp3,85 triliun.
Di sektor pembiayaan usaha, penyaluran kredit program di Jatim mencapai Rp44,99 triliun hingga September 2026, terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp43,23 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,76 triliun.
Saiful menegaskan, percepatan belanja program prioritas harus tetap berorientasi pada target yang telah ditetapkan. Menurutnya, pengawasan dan pengendalian diharapkan pelaksanaan program strategis nasional di Jatim dapat berjalan hingga akhir tahun, sementara belanja nonprioritas tetap dipantau agar penggunaan APBN lebih terarah.