Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyangkal kabar adanya rekayasa kasus pasien COVID-19 di Jatim. Ia menekankan bahwa seluruh data yang diberikan kepada masyarakat sudah transparan lahir dan batin.
"Insyaallah data Pemprov Jatim ini transparansinya lahir batin, tidak ada sesuatu yang di-engineering," ujar Khofifah dalam acara virtual Forum Guru Besar Universitas Airlangga, Jumat (30/7/2021).
Khofifah menuturkan bahwa tudingan rekayasa data semakin kencang berhembus belakangan ini. Ia dan beberapa kepala daerah di Jatim merasa terpojokkan dengan adanya kabar tersebut. Data COVID-19 baik penambahan kasus terkonfirmasi positif serta kematian disebut-sebut telah direkayasa demi kepentingan sebagian pihak.
"Seolah-olah Pemprov Jatim ini jadi tertuduh. Atau kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Sama sekali tidak ada nuansa bela diri atau apa," tuturnya.
Padahal, lanjut Khofifah, pihaknya hanya merilis data sesuai dengan laporan yang ada di istem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia menjamin tidak mengubah satu variabel pun dari laporan tersebut. Seluruh data yang ditampilkan ke masyarakat merupakan laporan laboratorium PCR serta pemerintah daerah setempat.
"Dalam sistem pelaporan, kami tidak ada apapun yang dilaporkan oleh pemprov atau gubernur, pelaporan itu semuanya bottom up," ungkapnya.
Bahkan, Khofiifah mengaku sempat mengajukan permintaan audit data kematian ke Kemenkes sejak tahun lalu. Ia kemudian menganggap dirinya sebagai kepala daerah yang proaktif dalam transparansi data tersebut.
"Artinya, saya lah yang minta proaktif, saya telepon, mereka minta surat saya kirim surat, saya minta dibantu audit kematian," ucap dia.
Ia juga membandingkan selisih data yang dimiliki Pemprov Jatim dengan LaporCOVID-19 dibanding daerah-daerah lain. Ia mengklaim, Jatim memiliki selisih data paling sedikit yang menunjukkan jelasnya alur data.
"Dari LaporCovid-19, boleh dihat data yang paling sinkron itu Jatim. Lalu dicurigailah kami kongkalikong. Bagaimana saya kongkalikong dengan Kemenkes, karena data itu adalah data yang dari pemkab pemkot. Data dari pusat kami unggah, sehingga tidak ada dari Pemprov," tutupnya.