RAPBD 2027, Anggaran Pendidikan di Surabaya Naik Jadi 22 Persen
RAPBD Surabaya 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun dan tetap memprioritaskan pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, rumah tidak layak huni, serta pengurangan pengangguran terbuka.
Alokasi pendidikan dinaikkan dari 20 persen pada 2026 menjadi 22 persen untuk meningkatkan kualitas SDM, sementara anggaran kesehatan hampir 20 persen.
Pemkot membenahi data desil bersama warga agar penerima bantuan lebih adil dan tepat sasaran, termasuk untuk penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan.
Surabaya, IDN Times - Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tetap difokuskan pada penanganan isu-isu prioritas kota, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di RAPBD 2027, alokasi anggaran pendidikan Kota Surabaya menjadi 22 persen.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi angka 22 persen tersebut meningkat dibanding alokasi tahun 2026 yang tercatat sebesar 20 persen. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran hampir mencapai 20 persen. Porsi anggaran yang besar pada kedua sektor mendasar ini saling terintegrasi dengan penanganan masalah stunting, gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
"Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kalau kemiskinan berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya akan naik," ujarnya, Rabu (30/9/2026).
Terkait dengan akurasi data kemiskinan dan penentuan penerima bantuan, Eri menegaskan pembenahan data desil terus berjalan dengan melibatkan partisipasi warga secara langsung di tingkat bawah. Pemkot ingin menghindari ketidaktepatan sasaran bantuan yang selama ini sering memicu polemik
"Perbaikan desil terus berjalan dan kita bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ikut menentukan yang menjadi prioritas di lingkungannya. Misalnya ada yang punya motor empat tapi masuk desil 1-2, atau ada lansia berdesil tinggi padahal butuh bantuan. Kalau masyarakat yang menentukan sendiri dan dituangkan dalam berita acara, datanya akan jauh lebih adil dan tepat sasaran," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Pemkot Surabaya telah menyapaikan RAPBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun kepada DPRD Kota Surabaya pada Senin (28/9/2026).
![[INFOGRAFIS] AI Jadi Tempat Curhat: Tren Baru Gen Z & Milenial](https://image.idntimes.com/post/20260429/upload_9c2883de31fbc7ad993691764c90e6e3_dfc3c6ee-e42f-48f6-9f1a-cde1ce74477c.jpg)
