Satu SPPG Lamongan Dihentikan, Emil: Jangan Dipaksakan Jika Berisiko

Surabaya, IDN Times - Operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan dihentikan sementara karena persoalan internal manajemen. Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak menilai keputusan tersebut tepat demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.

Emil yang juga Ketua Satgas MBG Jatim mengatakan penghentian operasional SPPG di Lamongan tidak bisa langsung disimpulkan sebagai persoalan yang sama dengan lokasi lain. Pemerintah akan mengecek kondisi masing-masing SPPG untuk mengetahui penyebab penghentian layanan.

“Ada masalah-masalah khusus. Nanti saya tidak boleh salah bicara juga. Kami akan cek ada yang masalahnya waktu itu berkaitan dengan apa? Internal manajemen sehingga mereka putuskan jangan beroperasi dulu,” ujarnya.

Emil bilang, persoalan manajemen menjadi penting karena dapat berpengaruh terhadap kualitas makanan yang disiapkan dan disalurkan kepada penerima MBG. Karena itu, operasional tidak perlu dipaksakan ketika kondisi internal belum memungkinkan pelayanan berjalan dengan baik.

“Kalau masalah manajemen bisa mempengaruhi kualitas, memang sebaiknya jangan beroperasi. Ini kan untuk melindungi penerima manfaat,” tegasnya.

Emil menilai penghentian sementara merupakan bentuk kehati-hatian. SPPG dapat kembali beroperasi setelah persoalan internal diselesaikan sehingga proses penyediaan makanan dapat berlangsung secara aman.

“Saya pikir malah itu keputusan yang tepat. Kalau sudah beres urusan internal, baru. Kalau dipaksakan mereka beroperasi, ya merisikokan bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Ia juga mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun mitra SPPG yang memilih menunda operasional apabila terdapat persoalan internal yang berpotensi mengganggu pelayanan.

Menurut Emil, program MBG memiliki sasaran penerima manfaat yang luas sehingga aspek keamanan makanan harus menjadi perhatian utama. Setiap persoalan di tingkat SPPG perlu diselesaikan sebelum layanan kembali dijalankan.

“Saya pikir kebijakan yang diambil baik dari BGN maupun dari pihak SPPG sendiri atau mitra menurut saya sudah tepat. Kalau ada concern-concern internal manajemen, ya tolong jangan kemudian berbahaya bagi penerima manfaat,” pungkasnya.