Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Buruh Tolak UMP Jatim Rp2,7 Juta karena KHL Rp3,7 Juta Per Bulan

Kota Surabaya
3 min read
Buruh Tolak UMP Jatim Rp2,7 Juta karena  KHL Rp3,7 Juta Per Bulan
Buruh Jatim tuntut kenaikan UMK hingga 10 persen, Selasa (5/11/2024). (IDN Times/Khusnul Hasana)
  • Buruh Jawa Timur menolak UMP Rp2,73 juta yang ditetapkan gubernur karena lebih rendah dari KHL Rp3.742.675 per bulan.

  • KSPI Jatim menyebut selisih Rp1.012.675 membuat buruh menanggung kekurangan lebih dari Rp1 juta tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

  • Serikat pekerja menilai penetapan UMP 2027 tidak sesuai aturan pengupahan, tidak transparan, dan mengorbankan kesejahteraan buruh demi daya tarik investasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Buruh di Jawa Timur menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur sebesar Rp2.730.000 yang ditetapkan Gubernur Indar Parawansa. Nilai tersebut tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.742.s675,00.

“Penetapan UMP sebesar Rp2.730.000,00 merupakan kebijakan yang sangat merugikan buruh. Sebab, angka tersebut masih jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur Tahun 2026 yang mencapai Rp3.742.s675,00,” ujar Sekertaris Perwakilan Daerah (Perda) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.

Menurutnya, penetapan UMP Rp2,7 itu selisih sebesar Rp1.012.675,00 setiap bulan antara upah minimum yang ditetapkan Gubernur dengan kebutuhan hidup layak buruh. Dengan demikian, buruh Jawa Timur masih harus menanggung kekurangan lebih dari Rp1 juta setiap bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Pertanyaannya, bagaimana buruh dapat hidup layak apabila upah minimum yang ditetapkan pemerintah justru tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak itu sendiri?,” ungkap Jazuli.

Menurutnya, penetapan UMP 2027 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih dari sekadar persoalan rendahnya angka kenaikan upah, penetapan UMP Jawa Timur Tahun 2027 juga dinilao bermasalah dari aspek hukum.

“Gubernur Jawa Timur tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan UMP Tahun 2027, khususnya ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4), peraturan pemerintah terkait pengupahan, serta Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” terangnya.

Dalam penetapan UMP tersebut, Gubernur dinilai tidak mendasarkan kebijakannya pada formula penghitungan upah maupun nilai Kebutuhan Hidup Layak sebagaimana yang seharusnya menjadi ketentuan dalam penetapan upah minimum.

Sebagai penyelenggara negara, Gubernur seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan upah tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, apalagi mengabaikan ketentuan hukum yang menjadi dasar perlindungan hak pekerja/buruh.

”Kami pun menilai tindakan tersebut mencerminkan kebijakan pengupahan yang tidak transparan, tidak berpihak pada kepentingan buruh, serta mengabaikan prinsip kepastian hukum,” kata dia.

Jazuli menyebut, penetapan upah di bawah KHL oleh Gubernur Khofifah menunjukkan bahwa rezim upah murah yang eksploitatif Demi menarik investor dan menciptakan iklim investasi yang dianggap kompetitif, kesejahteraan buruh justru dijadikan korban. Seolah-olah daya tarik investasi di Jawa Timur harus dibangun dengan menekan upah buruh.

“Kami menegaskan bahwa buruh bukan komponen produksi yang dapat terus-menerus ditekan upahnya demi kepentingan investasi. Buruh adalah manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak,” jelasnya.

Investasi tidak boleh dibangun di atas kemiskinan buruh. Jawa Timur membutuhkan investasi yang memberikan kesejahteraan, bukan investasi yang mengeksploitasi pekerja melalui upah murah.

    Related Articles

    See More