Kejari Surabaya Setor Rp4,53 M Rampasan Korupsi Dinas PU ke Kas Negara

Kejari Surabaya menyetorkan uang rampasan korupsi Dinas PU senilai Rp4.531.142.707 ke kas negara pada 20 November 2026.
Setoran tersebut merupakan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap terhadap Ganjar Siswo Pramono dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Uang rampasan berasal dari sejumlah penyitaan tunai Januari 2024 serta dana Rp931,14 juta dalam rekening Bank Syariah Indonesia atas nama terpidana.
Surabaya, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan Rp4.531.142.707 miliar uang rampasan korupsi Dinas Pekerjaan Umuk (PU) ke kas negara. Tindak pidana ini melibatkan terpidana Ganjae Siswo Pramono.
“Kejari Surabaya melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) melaksanakan penyelesaian uang rampasan negara dengan menyetorkan uang rampasan sebesar Rp4.531.142.707 ke Kas Negara pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2026,” ujar Kasi Intelejen Kejari Surabaya, Yoga Aryanto.
Yoga menyebut, setoran ke kas negara ini dilakukan sebagai tindak lanjut eksekusi atas perkara tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terpidana Ganjar Siswo Pramono. Hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Putusan hukum itu yakni berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026. juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026, juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026,” jelasnya.
Bahwa dalam putusan tersebut menyatakan barang bukti berupa uang tunai terdiri dari pecahan Rp100 ribu sebanyak 22.000 lembar dengan jumlah keseluruhan Rp2,2 miliar yang telah disita pada tanggal 08 Januari 2024. Kemudkan, uang tunai terdiri dari pecahan Rp100 ribu sebanyak 8.500 lembar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp850 juta yang telah disita pada tanggal 09 Januari 2024.
“Uang tunai terdiri dari pecahan Rp100 ribu sebanyak 5.000 lembar dengan jumlah sebesar Rp500 juta dan pecahan Rp 50 ribu lima puluh rsebanyak 1000 lembar dengan jumlah sebesar Rp50 juta dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp550 juta yang telah disita pada tanggal 10 Januari 2024,” jelasnya
Uang sebesar Rp931.142.706,72 sesuai dengan Berita Acara Pemblokiran Rekening/Harta Kekayaan Yang Tersimpan di Bank Nomor 03/2871-310010 dari Bank Syariah Indonesia KC Súrabaya Darmo, atas nama nasabah Ganjar Siswo Pramono dengan Nomor Rekening 7119731105 yang dirampas untuk negara.
“Sehingga Jumlah total keseluruhan Rp4.531.142.707 dan telah disetorkan ke Kas Negara,” terang Yoga.
Pelaksanaan penyetoran ini Kejari Surabaya berkomitmen menuntaskan eksekusi putusan pengadilan secara tuntas dan transparan serta menegaskan konsistensi institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Melalui Bidang PAPBB, Kejari Surabaya terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat segera dikembalikan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diharapkan mengembalikan hak-hak keuangan negara secara optimal demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas dia.


![[OPINI] Mengapa Perguruan Tinggi Membutuhkan KATUP?](https://image.idntimes.com/post/20250416/pexels-emily-ranquist-493228-1205651-1b4e556639de0077eebcd37f0da87365-a595ea6692c0c43e4b9a916009fb906d.jpg)

















