Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Reses DPRD Jatim, Warga Surabaya Mengeluh Desil Bansos Kacau, Sidoarjo Posyandu

Kota Surabaya
3 min read
Reses DPRD Jatim, Warga Surabaya Mengeluh Desil Bansos Kacau, Sidoarjo Posyandu
Ilustrasi bansos. (IDN Times)
  • Warga Surabaya mengeluhkan data desil bansos tidak sesuai kondisi ekonomi, sehingga bantuan sosial dan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan bagi warga miskin berpotensi terhambat.

  • DPRD Jatim menilai validasi data kesejahteraan perlu diperkuat dan akan mengomunikasikan masalah desil ke pemerintah pusat; keluhan juga mencakup pelayanan pasien serta sulitnya kerja usia 35–45 tahun.

  • Di Sidoarjo, kader Posyandu dan PKK menerima insentif Rp50 ribu–Rp100 ribu per bulan; DPRD menyoroti kebutuhan kenaikan honor dan perbaikan fasilitas pelayanan dasar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Data kesejahteraan yang semestinya menjadi pintu masuk bantuan sosial justru dikeluhkan warga. Sejumlah masyarakat di Surabaya mengaku kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat.

Ada warga yang hidup pas-pasan, bahkan tinggal di rumah kontrakan, tetapi masuk kelompok desil tinggi. Dampaknya, akses bantuan hingga layanan BPJS Kesehatan ikut terganggu.

Persoalan tersebut mencuat dalam agenda reses anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menyebut ketidaksesuaian data desil menjadi keluhan paling dominan yang diterimanya saat menyerap aspirasi warga di Kelurahan Kali Rungkut, Rungkut, Kelurahan Pacar Kembang, Tambaksari, serta Kecamatan Bulak, Surabaya.

"Banyak yang merasa bahwa desilnya tidak sesuai. Mereka merasa tidak mampu tapi kok desilnya tinggi begitu. Sudah mengajukan sanggahan, namun kok tidak berubah," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, persoalan ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ketidaktepatan pemetaan kesejahteraan berpotensi membuat warga yang membutuhkan justru kesulitan mengakses bantuan.

Ia mencontohkan warga yang tinggal di rumah kontrakan dengan kondisi ekonomi memprihatinkan, tetapi tercatat dalam kategori desil tinggi. Sebaliknya, ada pula warga yang mengalami kenaikan desil karena memiliki riwayat pinjaman kredit.

Padahal, pemetaan desil dirancang untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Yordan menilai validasi kondisi masyarakat di lapangan perlu diperkuat agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan keadaan ekonomi warga.

"Kami berencana mengomunikasikan persoalan ini dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait," ujarnya.

Efek ketidaksesuaian data itu juga merembet ke layanan kesehatan. Yordan menyebut warga mengeluhkan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif karena pembatasan dari pemerintah pusat terhadap peserta yang masuk kategori desil tinggi.

Meski tersedia kemungkinan pengalihan pembiayaan melalui skema Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, prosesnya tidak otomatis. Akibatnya, warga bisa kebingungan ketika membutuhkan layanan kesehatan.

Tak hanya urusan administrasi kepesertaan, kualitas pelayanan medis juga menjadi aduan. Yordan menerima laporan warga mengenai pasien yang diminta pulang meski dinilai belum pulih sepenuhnya.

Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah sulitnya kelompok usia produktif, khususnya rentang 35–45 tahun, mendapatkan pekerjaan. Yordan mendorong pemerintah memperkuat program pelatihan kerja yang tidak sekadar berlangsung singkat, tetapi benar-benar membekali peserta dengan keterampilan dan akses ke dunia kerja.

Pelatihan yang dibutuhkan, menurutnya, bisa dimulai dari keterampilan dasar seperti barista hingga literasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Program tersebut perlu disertai sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bahkan dukungan akses permodalan bagi warga yang ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, persoalan kesejahteraan masyarakat juga mencuat di wilayah Sidoarjo. Anggota Komisi E DPRD Jatim dr. Benjamin Kristianto menyoroti minimnya insentif yang diterima kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK, meski mereka menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam agenda reses, Benjamin menemukan kader Posyandu dan PKK hanya menerima insentif sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan. Nilai tersebut dinilai belum sebanding dengan pengabdian dan tugas yang mereka jalankan.

"Honor Rp50.000 atau Rp100.000 satu bulan itu sangat kasihan sekali, kalau bisa ditambah," kata politisi Gerindra tersebut.

Selain kenaikan insentif, para kader juga menyampaikan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap kecamatan. Fasilitas yang memadai dinilai penting agar pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Benjamin memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Selanjutnya, usulan tersebut akan dikomunikasikan dengan mitra kerja di lingkungan eksekutif, baik pemerintah kabupaten/kota maupun Pemprov Jatim.

    Related Articles

    See More