Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Dugaan Honor KBS Mengalir ke DPRD Surabaya, Kejati: Kami Dalami!

Kota Surabaya
3 min read
Dugaan Honor KBS Mengalir ke DPRD Surabaya, Kejati: Kami Dalami!
Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • Kejati Jatim mendalami dugaan honorarium dari kas KBS yang dikaitkan dengan anggota DPRD Surabaya, namun belum memastikan penerima, nominal, maupun informasi pengembalian dana.

  • Penyidikan menemukan pengeluaran kas KBS yang belum dipertanggungjawabkan untuk BBM, THR, dan honorarium senilai Rp707,8 juta pada 2025 serta Rp152,8 juta pada 2026.

  • Empat tersangka ditahan terkait dugaan pengeluaran Rp2,41 miliar untuk jasa hukum fiktif; total kas KBS tak dipertanggungjawabkan menurut audit BPKP mencapai Rp3,27 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Dugaan aliran dana Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) yang dikaitkan dengan honorarium anggota DPRD Surabaya mulai menjadi sorotan dalam penyidikan kasus korupsi pengelolaan keuangan perusahaan tersebut. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) mengaku masih mendalami peruntukan dana honorarium yang tercatat dalam pengeluaran kas KBS selama 2025 hingga 2026.

Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja menegaskan, penyidik sejauh ini menemukan pengeluaran kas untuk operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan honorarium yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Kejati belum memastikan siapa penerima honorarium tersebut, termasuk apakah ada anggota DPRD Surabaya yang ikut menerima.

"Untuk fakta yang kedua, ini pada saat ini kami tim penyidik, berdasarkan keterangan ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional BBM, pembayaran THR dan honorarium. Nanti kami akan dalami lagi untuk selanjutnya ini," ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Saat ditanya secara spesifik apakah honorarium tersebut mengalir kepada anggota DPRD Surabaya, Punia belum memberikan kepastian. Dia menyebut pertanggungjawaban yang ditemukan penyidik masih berupa pencatatan internal PDTS KBS.

"Di internnya PT KBS pertanggungjawabannya. Nanti kami akan dalami lagi untuk keterangan yang ini," tegasnya.

Penyidik juga belum mengungkap jumlah penerima maupun besaran honorarium yang dimaksud. Punia bahkan belum dapat memastikan kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. "Nanti kami kabarkan lagi," katanya.

Ketika ditanya mengenai informasi adanya anggota dewan yang telah mengembalikan honorarium kepada KBS, Punia mengaku belum memperoleh informasi tersebut. "Kami belum dapat informasi itu. Ya, nanti kami akan dalami. Tim penyidik akan mendalami lagi tentang itu," tegasnya.

Dalam perkara ini, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka, yakni Muhammad Nahroni (MN) selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Nurika (NW) selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, Ellia (ES) selaku anggota Badan Pengawas KBS, serta Muhammad Maruf (MM), advokat dari kantor Maruf Syah & Partner.

Penyidik mengungkap, perkara bermula saat direksi KBS menghadapi pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada Februari 2025 terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenan. Saat itu, Nurika dan Muhammad Nahroni menghubungi Ellia untuk mencari pengacara yang dapat membantu menangani perkara tersebut.

Ellia kemudian memperkenalkan keduanya kepada Muhammad Maruf. Dalam proses pendampingan, Maruf disebut meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Dana tersebut dikeluarkan dari kas KBS atas persetujuan dua direktur. Namun, berdasarkan penyidikan Kejati, uang itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pada April 2025, ketika direksi dan Badan Pengawas KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023–2024, Maruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta. Permintaan dana kemudian disebut terus bertambah hingga total pengeluaran mencapai Rp2,41 miliar.

Penyidik menyatakan uang tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Pemeriksaan terhadap KBS tetap berlanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran Rp2,41 miliar tersebut, para tersangka diduga membuat dokumen kerja sama jasa hukum seolah-olah sah. Dokumen itu berupa perjanjian kerja sama, laporan telaah standar operasional prosedur (SOP), serta kuitansi honorarium dan biaya pendampingan hukum yang menurut penyidik bersifat fiktif.

Selain aliran dana, penyidik menemukan pengeluaran kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk operasional BBM, THR, dan honorarium. Nilainya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026.

Jika digabung dengan pengeluaran Rp2,41 miliar untuk jasa hukum, total kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452. Nilai tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Jatim.

Keempat tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi dan ditahan selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim.

    Related Articles

    See More