Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Tersangka, 3 Petinggi KBS Selewengkan Kas Perusahaan Hingga Rp3,2 M

Kota Surabaya
3 min read
Tersangka, 3 Petinggi KBS Selewengkan Kas Perusahaan Hingga Rp3,2 M
Direktur operasional KBS, Nurika saat ditetapkan tersangka. (IDN Times/Khusnul Hasana)
  • Kejati Jatim menetapkan tiga petinggi PDTS Kebun Binatang Surabaya dan seorang advokat sebagai tersangka dugaan penyelewengan kas Rp3,27 miliar pada 2025-2026.

  • Dana diduga dipakai untuk biaya advokat dan penutupan perkara, serta pengeluaran operasional seperti BBM, THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

  • Penyidik menyebut dana Rp2,41 miliar yang diminta advokat tidak diserahkan kepada kejaksaan; keempat tersangka ditahan 20 hari hingga 8 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Tiga orang petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) diduga telah menyelewengkan kas perusahaan hingga Rp3.270.559.452 untuk periode anggaran tahun 2025-2026. Mereka telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) Kamis (19/11/2026).

Tiga petinggi itu adalah Direktur Operasional Direktur Operasional dan Umum, Nurika Widyasanti, Direkter Keuangan dan SDM, Muhammad Nahroni dan Badan Pengawas, Elliya Emi Suprapto. Kejati Jatim juga telah menetapkan satu advokat yaknk Mohammad Ma’ruf dari kantor advokat Ma’ruf Syah and Partner.

Aspidsus Kejati Jatim, I Gede Puniah mengatakan, para tersangka diduga telah mengeluarkan kas KBS sebesar Rp3,2 miliar untuk berbagai keperluan, mulai dari membayar advokat untuk menutup kasus hukum sebesar Rp2,42 miliar, serta Rp707.775.022 dan tahun 2026 sebesar Rp152.784.430 untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, pembayaran THR dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp3.270.559.452,” jelasnya.

Terkait kasus penyelewengan dana untuk membayar jasa advokat, Gede menjaskan, kasus bermula pada bulan Februari tahun 2025 saat direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenan. Nurika kemudian menghubungi Elliya menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

“Selanjutnya, tersangka ES memperkenalkan tersangka NW dan tersangka MN dengan tersangka MM meminta kepada tersangka MM untuk mengupayakan perkara Kejari Tanjung Perak ditutup,” ungkapnya.

Nurika kemudian berkenalan dengan Ma’ruf sebagai advokat. Untuk melalukan pendampingan hukum, Ma’ruf meminta bayaran sebesar Rp100 juta dalam perkara PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Ma’ruf juga meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurila selaku Direktur Operasional PDTS KBS.

“Tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, kemudian memerintahkan kepada Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mengeluarkan uang tersebut untuk diserahkan kepasa Elliya dan Ma’ruf. Namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” jelasnya.

Kemudian, bulan April 2025, pihak direksi Badan Pengawas PDTS KBS dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan tahun 2023 sampai dengan 2024. Ma’ruf kembali meminta bayaran sebesar Rp100 juta dan meminta dana sebesar Rp995 juga. Permintaan disetujui kembali oleh tersangka Nurika selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Nahroni selaku Direktur Keuangan PDTS KBS.

“Total uang yang diminta Ma’ruf kepada PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar. Terapi uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut,” jelasnya.

Atas hal itu, para tersangka disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiarnya Pasal 604 KUHP.

“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” pungkas dia.

    Related Articles

    See More