Jumadi Jadi Plt Kadis LH Jatim Gantikan Nurkholis yang Tersangka

Pemprov Jatim menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jumadi sebagai Plt Kepala DLH, menggantikan Nurkholis yang menjadi tersangka dugaan korupsi perizinan.
Jumadi merangkap jabatan hingga pejabat definitif ditetapkan; Pemprov menargetkan pengisian Kepala DLH selesai sebelum Desember 2026.
Nurkholis ditahan terkait dugaan pungutan liar perizinan saat memimpin Dinas ESDM, dengan nilai sekitar Rp1,23 miliar dan dugaan penerimaan Rp687,5 juta.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bergerak mengisi kekosongan kepemimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setelah Kepala DLH Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan. Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, kini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Jatim.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni alias Yuyun membenarkan penunjukan tersebut. Jumadi akan merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan sekaligus memimpin DLH Jatim untuk sementara waktu.
“Untuk DLH sendiri sudah ada Plt-nya. Pak Jumadi,” ujar Yuyun saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Yuyun menjelaskan, penunjukan Plt tersebut berlaku sampai Pemprov Jatim menetapkan pejabat definitif. Pemprov menargetkan pengisian jabatan Kepala DLH Jatim dapat diselesaikan secepatnya, mengingat akhir tahun sudah semakin dekat.
“Ya, sampai dengan ada pengisian yang definitif. Secepatnya karena ini mau mendekati akhir tahun. Mudah-mudahan ini selesai sebelum Desember,” katanya.
Selain menyiapkan pengganti, Pemprov Jatim juga memproses konsekuensi administratif terhadap Nurkholis sebagai aparatur sipil negara (ASN). Yuyun menyebut, hak kepegawaiannya tetap diberikan sebesar 50 persen.
Di sisi lain, Pemprov Jatim tetap menyiapkan pendampingan hukum bagi Nurkholis. Yuyun menegaskan, langkah tersebut dilakukan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah. “Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat UKBH Korwil. Sudah disiapkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Nurkholis ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Selasa (17/11/2026) dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar saat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkapkan, Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah bawahannya meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon izin.
Pungutan tersebut diduga menyasar tujuh pemohon izin pertambangan dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar. Selain itu, terdapat 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah yang diduga dimintai uang dengan total Rp133,5 juta. Nilai dugaan pungutan mencapai sekitar Rp1,23 miliar.
Dari aliran dana tersebut, Nurkholis diduga menerima Rp687,5 juta. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram.
Nurkholis kini menjalani penahanan selama 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatannya saat masih menjabat di Dinas ESDM, bukan ketika memimpin DLH Jatim.


















