Kadis LH Jatim Nurkholis Tersangka Segera Nonaktifkan, Plt Disiapkan

Pemprov Jatim akan memberhentikan sementara Kepala DLH Nurkholis setelah menerima surat penetapan penahanan dari Kejati Jatim dan menyiapkan Plt.
Sambil menunggu penunjukan Plt, sekretaris dinas akan menjadi Plh Kepala DLH Jatim untuk menjaga pelayanan serta mencegah kekosongan kepemimpinan.
Nurkholis ditahan sebagai tersangka dugaan pungli perizinan saat memimpin Dinas ESDM Jatim, dengan nilai pungutan sekitar Rp1,23 miliar dan dugaan penerimaan Rp687,5 juta.
Surabaya, IDN Times - Penahanan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur (Jatim), Nurkholis oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berbuntut pada langkah administratif di lingkungan Pemprov Jatim. Pemprov bersiap memberhentikan sementara Nurkholis dari jabatannya sekaligus menyiapkan pengganti agar pelayanan dan roda organisasi DLH tidak ikut tersendat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, Pemprov Jatim akan memproses pemberhentian sementara Nurkholis setelah menerima surat penetapan penahanan dari Kejati Jatim. “Tindak lanjutnya kita akan memberhentikan sementara Pak NK, dan akan menunjuk Plt Kadis LH,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).
Meski begitu, nama pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Jatim belum ditentukan. Untuk sementara, sekretaris dinas (sekdin) akan menjalankan tugas sebagai pelaksana harian (Plh) guna menghindari kekosongan kepemimpinan.
“Sampai saat ini penunjukan Plt-nya belum. Karena kami masih butuh surat penetapan penahanan dulu. Jadi untuk sementara biar tidak ada kekosongan, maka sekdin kita tunjuk sebagai Plh sampai dengan ditunjuknya Plt Kepala DLH atau Kepala DLH definitif,” terangnya.
Langkah Pemprov Jatim ini menyusul penetapan Nurkholis sebagai tersangka dan penahanannya oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim pada Selasa (17/11/2026) dini hari.
Nurkholis terseret perkara dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) perizinan saat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja sebelumnya mengungkapkan, Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah bawahannya meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon izin.
Pungutan tersebut diduga menyasar tujuh pemohon izin bidang pertambangan dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar. Selain itu, ada 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah yang diduga dimintai uang dengan total Rp133,5 juta. Jika digabung, nilai dugaan pungutan mencapai sekitar Rp1,23 miliar. Dari aliran dana tersebut, Nurkholis diduga menikmati Rp687,5 juta.
Dalam penyidikan, Kejati Jatim juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram.
Kini, Nurkholis menjalani penahanan selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



















