Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

3 Petinggi Kebun Bintang Surabaya dan 1 Advokat Ditetapkan Tersangka

Kota Surabaya
3 min read
3 Petinggi Kebun Bintang Surabaya dan 1 Advokat Ditetapkan Tersangka
Direktur operasional KBS, Nurika saat ditetapkan tersangka. (IDN Times/Khusnul Hasana)
  • Kejati Jawa Timur menetapkan tiga petinggi PDTS Kebun Binatang Surabaya dan seorang advokat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2025-2026.

  • Para tersangka diduga menggunakan anggaran perusahaan untuk biaya pendampingan hukum dan dana penutupan perkara; total permintaan advokat mencapai Rp2,41 miliar, namun tidak diserahkan kepada penyidik.

  • Penyidik mencatat total kas PDTS KBS tak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,27 miliar. Keempat tersangka ditahan 20 hari, dari 19 November hingga 8 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Kejaksaan Jawa Timur menetapkan tiga orang direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) dan satu orang advokat sebagai tersangka atas dugaan kasus penyimpangan anggaran PDTS KBS Periode 2025-2026, Kamis (19/11/2026). Mereka diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunankan anggaran perusahaan.

Tiga orang petinggi itu adalah Direktur Operasional Direktur Operasional dan Umum, Nurika Widyasanti, Direkter Keuangan dan SDM, Muhammad Nahroni dan Badan Pengawas, Elliya Emi Suprapto. Kemudian satu pengacara adalah Muhammad Ma’ruf dari Ma’ruf Syah and Partner.

Pantauan IDN Times, sebelum mereka ditetapkan tersangka, Kejati telah melakukan pemeriksaan sejak siang hari. Kemudian pada malam hari ketiga tersangka ditetapkan sebagai tersangka.

Terlihat, empat orang itu menggunakan rompi berwana merah muda. Mereka nampak keluar dari ruang penyidik menuju ruang tahanan.

“Pada hari ini, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” ujar Aspidsus Kejati Surabaya, I Gede Puniah d Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026).

Gede menyebut, pada bulan Februari tahun 2025, direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenan. Nurika kemudian menghubungi Elliya menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

“Selanjutnya, tersangka ES memperkenalkan tersangka NW dan tersangka MN dengan tersangka MM meminta kepada tersangka MM untuk mengupayakan perkara Kejari Tanjung Perak ditutup,” ungkap dia.

Untuk melalukan pendampingan hukum, Ma’ruf selaku pengacara meminta bayaran sebesar Rp100 juta untuk perkara PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Ma’ruf juga meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak!yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurila selaku Direktur Operasional PDTS KBS.

“Tersangka Nahroni selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, kemudian memerintahkan kepada Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS mengeluarkan uang tersebut untuk diserahkan kepasa Elliya dan Ma’ruf. “Namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” jelasnya.

Kemudian, sekira bulan April 2025, pihak direksi Badan Pengawas PDTS KBS dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan tahun 2023 sampai dengan 2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan meminta dana sebesar Rp995 juga.

“Permintaan disetujui kembali oleh tersangka Nurika selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Nahroni selaku Direktur Keuangan PDTS KBS,

Total uang yang diminta Ma’ruf kepada PDTS KBS mencapai Rp2,41 muliar. Terapi uang tersebut todak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut.

Gede menyebut, selain itu juga terdapat modus pengeluaran kas PDTS KBS pada tahun 2025 sebesar Rp707.775.022 dan tahun 2026 sebesar Rp152.784.430 untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, pembayaran THR dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp3.270.559.452,” jelasnya.

Atas hal itu, para tersangka disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiarnya Pasal 604 KUHP.

“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” pungkas dia.

    Related Articles

    See More