Bocoran Usulan Upah Provinsi Jatim 2027, Buruh Vs Pengusaha

Rapat Dewan Pengupahan Jatim menghasilkan dua rekomendasi UMP 2027: buruh mengusulkan Rp3.742.675, sementara pengusaha Rp2.599.664, dengan selisih lebih dari Rp1,1 juta.
Serikat buruh mendasarkan usulan pada KHL Jatim 2026 dan menilai kenaikan versi pengusaha 6,24 persen terlalu kecil karena memakai indeks alfa 0,5.
Buruh dan pemerintah merekomendasikan UMSP Rp3.929.808,75 untuk lima sektor, tetapi pengusaha tidak mengusulkan UMSP; KSPI mendesak gubernur mempertimbangkan rekomendasi tersebut.
Surabaya, IDN Times - Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur (Jatim) menghasilkan dua angka rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang terpaut lebih dari Rp1,1 juta. Unsur serikat pekerja/buruh mengusulkan upah minimum Rp3,74 juta, sedangkan unsur pengusaha hanya merekomendasikan Rp2,59 juta.
Jubir PERDA KSPI Jatim, Nurudin Hidayat menyebut, rekomendasi unsur buruh sebesar Rp3.742.675 didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jatim 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan. Angka tersebut setara kenaikan 52,95 persen dibandingkan UMP Jatim 2026.
"Simulasi penghitungan menggunakan formula upah minimum menghasilkan angka yang masih jauh di bawah KHL. Karena itu, kami buruh menilai UMP 2027 seharusnya ditetapkan paling sedikit sebesar Rp3,74 juta agar mendekati kebutuhan hidup layak pekerja;" tegasnya kepada IDN Times, Jumat (20/11/2026).
Di sisi lain, unsur pengusaha merekomendasikan UMP Jatim 2027 sebesar Rp2.599.664. Angka itu hanya naik 6,24 persen dari UMP tahun sebelumnya. Rekomendasi pengusaha tersebut dihitung menggunakan indeks tertentu atau alfa paling rendah sebesar 0,5, dengan inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jatim 5,82 persen.
PERDA KSPI Jatim menilai penggunaan alfa terendah membuat kenaikan upah terlalu kecil dan tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja. Organisasi buruh itu menilai usulan tersebut berpotensi mempertahankan kebijakan upah murah di Jatim.
Tak hanya UMP, rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jatim juga membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Unsur serikat pekerja/buruh bersama unsur pemerintah merekomendasikan lima sektor atau subsektor untuk ditetapkan sebagai penerima UMSP.
Kelimanya meliputi perbankan umum konvensional, industri semen, pembangkit tenaga listrik, pertambangan emas dan perak, serta industri senyawa nitrogen, pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium.
"Besaran UMSP yang diusulkan mencapai Rp3.929.808,75 atau sekitar Rp3,93 juta. Nilai tersebut 5 persen lebih tinggi dibandingkan rekomendasi UMP dari unsur buruh sebesar Rp3.742.675," kata Nurudin.
Namun, unsur pengusaha tidak memberikan rekomendasi penetapan UMSP Jatim 2027. Sikap tersebut menuai kritik dari KSPI karena buruh menilai upah sektoral harus menjadi bagian dari perlindungan pekerja di sektor tertentu.
Nurudin mendesak Gubernur Jatim menetapkan UMSP sesuai rekomendasi unsur serikat pekerja/buruh dan pemerintah. Mereka juga meminta agar usulan UMP berbasis KHL sebesar Rp3,74 juta menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum tahun depan.

















