Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Direksi Tersandung Korupsi, Dewas Ambil Alih Pengelolaan KBS

Kota Surabaya
2 min read
Direksi Tersandung Korupsi, Dewas Ambil Alih Pengelolaan KBS
Direktur operasional KBS, Nurika saat ditetapkan tersangka. (IDN Times/Khusnul Hasana)
  • Pemkot Surabaya meminta Dewan Pengawas Perumda KBS mengambil alih sementara tugas direksi yang kosong akibat proses hukum di Kejati Jawa Timur.

  • Pengambilalihan pengelolaan KBS mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44, agar operasional tetap berjalan sesuai SOP.

  • Pemkot menekankan pemenuhan pakan, perawatan kandang dan habitat, serta kesehatan satwa harus berkelanjutan, sambil menyerahkan perkara kepada Kejati Jatim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Pemkot Surabaya bergerak cepat mengamankan operasional Kebun Binatang Surabaya (KBS) di tengah proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim). Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) KBS diperintahkan mengambil alih sementara tugas direksi untuk memastikan pengelolaan kebun binatang legendaris tersebut tetap berjalan.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan proses hukum yang berdampak pada kekosongan jabatan anggota direksi Perumda KBS. Pemkot Surabaya menegaskan, persoalan hukum tidak boleh sampai mengganggu operasional, terutama menyangkut perawatan dan kesejahteraan satwa.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, pengambilalihan sementara tugas direksi oleh Dewas telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

"Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP," ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Dia meminta seluruh jajaran Dewas dan pegawai tidak terpengaruh perkembangan persoalan hukum yang sedang berjalan. Seluruh aktivitas perusahaan harus tetap berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Perhatian utama, kata Syamsul, adalah memastikan seluruh kebutuhan satwa tetap terpenuhi. Mulai dari ketersediaan pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa harus berjalan secara berkelanjutan tanpa gangguan.

"Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya," tegasnya.

Syamsul menambahkan, Pemkot Surabaya menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah ditangani Kejati Jatim. Pemkot tidak akan mencampuri penanganan perkara dan menyerahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum.

"Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut," pungkasnya.

    Related Articles

    See More