Anggaran Reses DPRD Kota Malang Dipangkas Akibat Efisiensi
- Peserta reses akan dipangkas hingga 300 orang
- Aspirasi masyarakat tetap diserap meskipun anggaran reses dikurangi
- Kunjungan kerja tetap ada, tapi akan dikurangi agar lebih efisien
Malang, IDN Times - Kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga 21 persen menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang harus melakukan penyesuaian besar dalam pelaksanaan kegiatan reses tahun 2026. Oleh karena itu, mereka memangkas jumlah peserta reses secara signifikan.
1. Peserta reses rencananya akan dipangkas hingga 300 orang
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan jika mereka kini harus memangkas anggaran untuk reses untuk seluruh anggota dewan. Menurutnya, kegiatan reses harus tetap berjalan meskipun harus diefisiensi, pasalnya aspirasi masyarakat harus tetap berjalan.
"Kami harus menyesuaikan kegiatan (reses) tahun depan agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi misalnya tahun ini maksimal 500 peserta, tahun depan dikurangi mungkinan cukup 200 orang atau bisa lebih sedikit," terangnya saat dikonfirmasi pada Minggu (12/10/2025).
Perlu diketahui kalau pada tahun 2025 TKD Kota Malang mencapai Rp1,34 triliun. Tapi karena kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, pada 2026 TKD Kota Malang dipangkas hanya menjadi Rp1,05 triliun.
2. Ketua DPRD Kota Malang meyakinkan aspirasi masyarakat akan tetap diserap meskipun anggaran reses dikurangi
Amithya menegaskan kalau meskipun anggaran reses dipangkas, tidak akan mengurangi performa penyerapan aspirasi masyarakat. Mereka tetap berkomitmen akan turun ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Jadi meskipun reses dikurangi skalanya, namun esensinya tetap sama. Kami akan tetap memperbanyak kunjungan ke dapil agar komunikasi dengan masyarakat tetap terjaga," tegasnya.
3. Kunjungi kerja tetap ada, tapi akan dikurangi agar lebih efisien
Sementara untuk kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kota Malang tetap ada, namun menurut Amithya anggarannya juga akan dikurangi, sehingga skalanya lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kunker tetap penting agar wakil rakyat memiliki lebih banyak referensi untuk menentukan kebijakan.
"Sementara untuk kunker tetap dilakukan, namun porsinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tentu kami tidak ingin pemborosan, tapi juga tidak ingin stagnan dalam inovasi kebijakan," pungkasnya.
