5 Kabupaten di Jatim Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

29 Sep 2021, 09:14 WIB

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Surabaya, IDN Times - Lima kabupaten di Jawa Timur (Jatim) ditunjuk menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kelimanya yakni, Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.

Pemilihan lima kabupaten itu disampaikan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin saat Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama dengan gubernur dan bupati/wali kota dari tujuh provinsi yang menjadi percontohan secara virtual.

Ma’ruf Amin mengatakan, target emerintah menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDG’s) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.

"Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu maka penanganan kemiskinan ekstrem ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk menyelesaikannya” tegasnya.

Berdasarkan definisi Bank Dunia, kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Pengeluaran per kapita per hari mereka di bawah 1,9 USD atau sekitar Rp27 ribu.

1. Penduduk miskin ekstrem Jatim di atas 4 persen

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan data SUSENAS, pada tahun 2020 penduduk miskin ekstrem Jatim sebesar 4,5 persen. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,4 persen. Kemudian, persentase penduduk miskin Jatim pada tahun 2020 sebesar 11,09 persen, lalu di tahun 2021 sebesar 11,40 persen.

Apabila dirinci, jumlah penduduk miskin ekstrem Jatim tahun 2020 sebanyak 1.812.210, tahun 2021 sebanyak 1.746.990 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin Jatim tahun 2020 sebanyak 4.419.100 orang, tahun 2021 sebanyak 4.572.730 orang.

2. Kemiskinan di pedesaan turun, di perkotaan naik

IDN Times/Agus Prabowo

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, persentase kemiskinan pedesaan Jatim turun 0,11 persen atau setara 33.330 orang pada kurun waktu September 2020-Maret 2021. Persentase kemiskinan perkotaan Jatim naik 0,01 persen atau 20.080 orang pada periode yang sama.

“Di tengah pandemi COVID-19, ekonomi masyarakat pedesaan relatif lebih tahan banting dibanding perkotaan. Masyarakat pedesaan lebih banyak bergerak di sektor agro atau pertanian, sedangkan masyarakat perkotaan bergantung di sektor perdagangan dan jasa,” katanya.

3. Punya tiga strategi untuk entas kemiskinan

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk menaggulangi kemiskinan ekstrem di Jatim, terutama pada lima kabupaten prioritas, Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program. Yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota serta CSR,” ujar Khofifah.

4. Usulkan beberapa program di TA 2022

IDN Times/Agus Prabowo

Selain itu, Pemprov mengusulkan program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA) di Tahun Anggaran 2022.

Pemprov Jatim, sambung Khofitah, juga telah menjalankan PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH. Nilai bantuannya sebesar Rp2 juta per orang per tahun dan diberikan bertahap masing-masing tahap Rp500 ribu.

“Ada juga program Desa Berdaya dengan penerimanya yakni desa mandiri untuk pengembangan desa tematik. Juga program pengembangan BUMDesa untuk peningkatan kapasitas dan permodalan. BPUM untuk usaha mikro serta penguatan kemandirian dan kemajuan desa,” pungkas d