Surabaya, IDN Times - Sebanyak 5.000 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah berdiri di Jawa Timur (Jatim) belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Operasional gerai masih menunggu rampungnya proses verifikasi dan validasi (verval) fisik bangunan sebelum aset diserahterimakan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa/kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, verval menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh bangunan gerai memenuhi standar kelayakan sebelum digunakan untuk kegiatan ekonomi.
“Saat ini kami fokus untuk verifikasi dan validasi bangunan gerai. Harapannya bulan ini bisa selesai semua. Beberapa kabupaten/kota sudah menyampaikan SK Tim Verval, dan tim akan bekerja melakukan pengecekan setelah SK keluar,” ujarnya kepada IDN Times, Minggu (20/9/2026).
Proses verval dilakukan oleh tim yang dibentuk di masing-masing kabupaten/kota. Tim akan melakukan pemeriksaan fisik bangunan menggunakan daftar pemeriksaan atau checklist standar, mulai dari kondisi pintu hingga kelayakan gedung dan fasilitas dasar lainnya.
Hasil verifikasi selanjutnya menjadi bagian dari proses menuju serah terima bangunan dari pengembang, PT Agrinas, kepada pengurus KDKMP dan kepala desa selaku pihak pengawas. Setelah proses serah terima selesai, gerai-gerai tersebut diharapkan segera dapat difungsikan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Endy menyebut, dari sekitar 5.000 bangunan gerai KDKMP yang telah berdiri di Jatim, baru 630 unit yang telah diresmikan secara nasional. Kondisi ini membuat percepatan verval menjadi salah satu pekerjaan yang tengah dikejar pemerintah daerah.
“Kami berharap seluruh KDKMP bisa segera beroperasi,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kehadiran KDKMP tidak diarahkan untuk mematikan usaha yang telah lebih dulu tumbuh di tengah masyarakat. Koperasi justru diharapkan membangun kemitraan dengan distributor dan toko kelontong di sekitar gerai.
Endy menegaskan, ekosistem perdagangan di desa harus dibangun secara bersama-sama sehingga keberadaan koperasi tidak menimbulkan persaingan yang mematikan pelaku usaha lokal.
“Koperasi harus hidup, distributor hidup, toko kelontong juga hidup. Kita wajib menghargai pelaku usaha yang sudah ada,” katanya.
Persoalan kesiapan sumber daya manusia juga masih menjadi bagian dari tahapan menuju operasional penuh. Penempatan manajer gerai KDKMP masih menunggu penugasan resmi dari BUMN yang melakukan proses perekrutan, seiring dengan penyelesaian verifikasi dan validasi bangunan.
Menurut Endy, ketika aset telah diserahterimakan dan pengelolaan gerai berjalan, KDKMP diharapkan tidak sekadar menjadi tempat transaksi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Efisiensi distribusi diharapkan dapat membuat aktivitas perdagangan di desa lebih terintegrasi sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. “Kami optimistis, begitu penyerahan aset rampung, perputaran transaksi ekonomi masyarakat desa di Jawa Timur akan melonjak signifikan,” pungkasnya.