2 Alasan DPC yang Menyoal Hasil Musda Demokrat Jatim
Surabaya, IDN Times - Ketua DPD Demokrat Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPC-DPC Demokrat kabupaten/ kota. Namun nyatanya masih ada DPC yang menyoal terpilihnya Emil menjadi nakhoda Demokrat di Jatim.
1. PO Musda Jatim dinilai bermasalah, pelantikan Emil dianggap tidak sah
Kali ini giliran Ketua Ketua DPC Demokrat Mojokerto, Ayub Busono menilai Peraturan Organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim bermasalah. Pelantikan Emil dianggap nantinya juga tidak sah. Menurutnya, DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum musda yaitu PO yang berdasarkan AD/ART.
"Kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan," tegasnya dalam keterangan tertulis.
2. Jika Emil tetap dilantik, AHY disebut langgar aturan partai
Jika Ketua umum (Ketum) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih nekat melantik Emil Dardak, kata Ayub, sama saja melanggar aturan partai. "Musda kan sudah tidak sesuai AD/ART, DPP harus menyelesaikanlah, khususnya di Jatim dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
"Dilihat itu PO, agar dicermati, apakah benar bisa pelantikan. Legal standing partai yaitu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," dia menambahkan.
3. Penjaringan hingga pengumuman Ketua DPD Demokrat Jatim hasil musda disoal
Terpisah, Sekretaris DPC Demokrat Malang, Joshua Sebayang menyebut, banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. "Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon," bebernya.
"Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," katanya. Joshua melihat keganjalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda.
Dalam pengumuman itu, dilakukan di kandang kuda. "Penyampaian hasil Musda saja di kandang kuda, dinyatakan oleh Sekjen dan BPOKK, bukan dari ketum," pungkasnya.
