Kenaikan Harga Plastik Bebani UMKM, Pemprov Jatim Cari Solusi
- Kenaikan harga plastik membuat Pemprov Jatim fokus mencari solusi agar UMKM yang bergantung pada kemasan sekali pakai tidak semakin terbebani biaya produksi.
- Wakil Gubernur Emil Dardak menegaskan perlunya pendataan UMKM untuk menentukan siapa yang mampu beradaptasi dan siapa yang membutuhkan bantuan kebijakan konkret.
- Pemprov Jatim mendorong masyarakat membawa tas belanja sendiri serta mempertimbangkan penyesuaian harga bertahap bagi pelaku usaha guna mengurangi ketergantungan pada plastik.
Surabaya, IDN Times - Kenaikan harga plastik mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Terutama dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kemasan sekali pakai.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengatakan tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kenaikan biaya kemasan, sehingga perlu pendekatan berbasis data sebelum mengambil kebijakan.
"Kita data dulu mana UMKM yang bisa menyesuaikan, mana yang tidak bisa. Yang tidak bisa ini tentu tidak cukup hanya disemangati, tapi harus dicarikan solusinya,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Emil menjelaskan, dorongan penggunaan tas belanja sendiri sebenarnya sudah mulai menjadi kebiasaan di masyarakat, terutama di sektor ritel modern. Namun kondisi berbeda terjadi di pasar tradisional dan sektor usaha tertentu yang masih sangat bergantung pada plastik.
"Kalau di supermarket orang sudah terbiasa bayar plastik atau bawa tas sendiri. Tapi di pasar tradisional belum tentu bisa langsung diterapkan,” jelasnya.
Mantan Bupati Trenggalek ini mencontohkan, pedagang makanan seperti penjual minuman atau jajanan yang membutuhkan plastik sebagai kemasan utama akan lebih sulit beralih ke alternatif lain karena keterbatasan biaya.
"Seperti penjual es atau makanan tertentu, itu memang butuh plastik. Kendalanya ada di biaya kemasan,” katanya.
Selain itu, tren pemesanan makanan melalui layanan ojek online juga turut memperbesar kebutuhan kemasan plastik. Kondisi ini membuat beban biaya pelaku usaha semakin meningkat.
"Kalau pesan lewat ojol, tidak mungkin tanpa kemasan. Ini juga yang harus kita pikirkan solusinya bersama,” imbuh Emil.
Pemprov Jatim, lanjutnya, akan memprioritaskan perlindungan sektor ekonomi dasar, terutama pelaku usaha di pasar tradisional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Untuk sementara, masyarakat didorong mulai beradaptasi dengan membawa tas belanja sendiri guna menekan penggunaan plastik. Sementara bagi pelaku usaha, penyesuaian harga akibat biaya kemasan dinilai menjadi opsi yang mulai bisa diterapkan secara bertahap.
"Kita harus memilah dengan tepat. Tidak bisa terburu-buru, tapi juga tidak boleh terlalu lama,” pungkas Emil.
