104 Km Jalan Rusak, Pemkab Magetan Lebih Pilih Beli Mobil Baru
- Jalan rusak memicu lakalantas dan keluhan warga
- APBD Magetan 2025: 9,10% untuk pembangunan, 74% untuk belanja operasional
- Pola anggaran berulang tiap tahun: gemuk di operasional, kurus di pembangunan
Magetan, IDN Times – Jalan mulus sepertinya masih jadi barang mewah bagi warga Kabupaten Magetan, Jawa Timur tahun ini. Dari total panjang jalan kabupaten 683,61 kilometer, ternyata 104,84 km alias 15,34 persen dalam kondisi rusak. Ironisnya, kerusakan itu justru belum menjadi prioritas pembangunan.
1. Jalan rusak kerap memicu lakalantas
Data Dinas PUPR Magetan menyebut, pemerintah daerah hanya menargetkan perbaikan sepanjang 64,54 km di tahun 2025. Namun setelah proses efisiensi, target itu justru dipangkas menjadi 58,03 km saja.
"Kalau musim hujan, jalan yang rusak berubah jadi kubangan. Kalau kering, debunya masuk mata dan memicu kecelakaan lalu lintas," keluh Budi Utomo, warga yang setiap hari melintas, Jumat (30/8/2025).
2. APBD gemuk di pegawai, kurus di pembangunan
Potret buram ini makin kontras ketika melihat data APBD 2025. Dari total belanja Rp2,13 triliun, hanya 9,10 persen (Rp194 miliar) yang dialokasikan untuk belanja modal alias pembangunan. Sebaliknya, 74 persen (Rp1,5 triliun) justru habis untuk belanja operasional, mayoritas gaji pegawai.
Tak heran jika warga merasa pembangunan hanya kebagian remah. “Apakah rakyat Magetan hanya boleh bermimpi punya jalan mulus, sementara APBD terus mulus mengalir untuk belanja pegawai," sindir Suparman, warga lainnya.
Bahkan, beberapa hari lalu, Pemkab malah membeli mobil dinas baru untuk beberapa pejabat Forpimda. Mobilnya pun tergolong mewah, di atas harga setengah miliar per unit.
3. Pola berulang tiap tahun
Fakta ini bukan kali pertama. Sejak 2023, proporsi anggaran Magetan selalu gemuk di operasional dan kurus di pembangunan: 2025: operasional Rp1,5 triliun (74%), modal Rp194 miliar (9,10%). 2024: operasional Rp1,50 triliun (74,09%), modal Rp183 miliar (9,00%). 2023: operasional sekitar 75 persen, modal Rp126 miliar (6,60%).
“APBD Magetan ini gemuk di pegawai, kurus di pembangunan. Hampir tiap tahun yang diutamakan operasional, sementara infrastruktur hanya dapat sisanya. Padahal masyarakat butuh jalan mulus, bukan sekadar rutinitas belanja birokrasi,” tegas Agus Pujiono, aktivis Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran di berita sebelumnya.
Masyarakat turut mendesak agar pemerintah berani memangkas belanja operasional yang dinilai boros, mulai dari rapat-rapat seremonial, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang tak mendesak.
