10 Persen Anak Jatim Alami Kecemasan, Ini Langkah Psikolog Klinis
- Hasil program Cek Kesehatan Gratis di Jawa Timur menunjukkan hampir 10 persen anak terindikasi mengalami gejala kecemasan dan depresi, menandakan perlunya perhatian serius terhadap kesehatan mental anak.
- Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jatim mendesak pemerintah menempatkan psikolog klinis di seluruh puskesmas agar layanan kesehatan jiwa dapat dijangkau masyarakat sejak tingkat dasar.
- Dalam Muswil IPK Jatim, Toetiek Septriasih terpilih kembali sebagai ketua periode 2026–2030 dengan fokus memperkuat layanan kesehatan mental dan kolaborasi lintas profesi di Jawa Timur.
Surabaya, IDN Times - Hasil program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Timur (Jatim) mengungkap temuan yang mengkhawatirkan. Hampir 10 persen anak yang menjalani skrining kesehatan mental terindikasi mengalami gejala kecemasan dan depresi.
Temuan tersebut mendorong Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jatim mendesak pemerintah menempatkan psikolog klinis di seluruh puskesmas agar layanan kesehatan jiwa dapat dijangkau masyarakat sejak tingkat paling dasar.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jatim, Cicik Swi Antika mengatakan, hasil skrining kesehatan gratis menunjukkan persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius.
"Hasil pelaksanaan cek kesehatan gratis menunjukkan bahwa hampir 10 persen anak yang telah menjalani skrining mengalami gejala kecemasan dan depresi," ujarnya dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IPK Indonesia Wilayah Jatim di Surabaya, Minggu (21/6/2026).
Cicik menegaskan, pemerintah daerah kini terus mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke dalam pelayanan primer di puskesmas. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala karena jumlah tenaga kesehatan jiwa belum merata.
"Ketersediaan tenaga kesehatan jiwa, termasuk psikolog klinis, belum merata di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan sumber daya kesehatan," katanya.
Ketua IPK Indonesia Wilayah Jatim, Toetiek Septriasih menilai, keberadaan psikolog klinis di puskesmas menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan mental sejak dini tanpa harus menunggu kondisi semakin berat.
"Fokus kami ke depan adalah mewujudkan keberadaan psikolog klinis di puskesmas," ungkapnya.
Ia menegaskan setiap psikolog klinis yang bertugas di fasilitas kesehatan wajib memiliki legalitas lengkap berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kesehatan Indonesia dan Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan pemerintah daerah.
"Legalitasnya harus lengkap, yaitu STR dan SIP, sehingga pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Toetiek.
Sementara itu, Ketua Panitia Muswil IPK Indonesia Wilayah Jatim, Gerdaning Tyas Jadmiko, mengatakan penguatan layanan kesehatan jiwa tidak dapat dilakukan oleh psikolog klinis semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh profesi kesehatan.
"Kami ingin berkolaborasi bukan hanya dengan psikolog klinis, tetapi juga seluruh tenaga kesehatan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Jawa Timur," katanya.
Dalam Muswil tersebut, Toetiek Septriasih kembali terpilih sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur periode 2026–2030. IPK berharap kepengurusan baru mampu memperkuat layanan kesehatan mental sekaligus bersinergi dengan program pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan psikologi bagi masyarakat.
