Surabaya, IDN Times - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyatakan sikap soal gejolak demokrasi di Indonesia, Senin (5/2/2024). Sivitas akademika Untag Surabaya menolak politik dinasti dan intimidasi. 

Dalam pernyataan sikap tersebut Rektor Untag, Prof Dr Mulyanto Nugroho menyampaikan, dia dan segenap civitas akademika Untag Surabaya sebagai kampus merah putih menjunjung tinggi menjunjung tinggi Nilai luhur Pancasila, UUD NRI dan keutuhan NKRI, merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum. 

"Kami segenap Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Kampus Merah. Putih, Kampus Nasionalis, Menjunjung tinggi Nilai luhur Pancasila, UUD NRI dan keutuhan NKRI, merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum. Hal ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD NRI, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara," 

Untuk itu, dirinya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi, mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.

"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional," ungkap dia. 

Berikut pernyataan sikap Untag Surabaya, 

Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini; untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini; untuk menjaga bumi, air, tanah Indonesia demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera. Dibawah pilar panji-panji nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman dan kreativitas, kami, segenap Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menyatakan:

1. Menolak politik dinasti dan intimidasi,

2. Menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa

4. Menuntut etika bernegara dan berpemerintahan

Oleh karenanya, kami Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk:

1. Menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi

2. Menolak politik dinasti

3. Menolak politik uang dalam pemilu

4. Menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok

5. Mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri Junjung tinggi peradaban, Jangan patahkan nurani karena ambisi

Baca Juga: Kawal Demokrasi, Unesa Deklarasi Pernyataan Sikap Bersama Guru Besar