Elektabilitas PDIP di Bawah Gerindra, Hasto: Yang Penting Kerja
- Survei IPO Juli-Agustus 2026 menempatkan Gerindra teratas dengan elektabilitas 17,5 persen, diikuti PDIP 12,8 persen, Golkar 10,4 persen, dan Demokrat 8,1 persen.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai elektabilitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan; kader diminta mengutamakan kerja konkret yang memperbaiki kehidupan masyarakat.
- PDIP mendorong kepala daerah dan legislator memperkuat kebijakan publik, bantuan sosial produktif, program padat karya, peningkatan keterampilan, serta inovasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Surabaya, IDN Times – PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi hasil survei elektabilitas partai politik yang menempatkannya di posisi kedua di bawah Partai Gerindra. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak ingin terlena dengan angka survei dan memilih menggenjot kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
Berdasarkan survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) periode Juli-Agustus 2026, elektabilitas Gerindra berada di posisi teratas dengan 17,5 persen. PDIP menyusul di posisi kedua dengan 12,8 persen. Di bawah keduanya terdapat Partai Golkar dengan elektabilitas 10,4 persen dan Partai Demokrat sebesar 8,1 persen.
Menanggapi posisi tersebut, Hasto mengatakan ukuran keberhasilan politik tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya elektabilitas. Menurutnya, angka survei harus diikuti kerja konkret untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
“Ya, kalau yang buat kami yang penting kerja untuk rakyat. Apa pun surveinya, kalau kita tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?” ujarnya saat ditemui di Surabaya, Senin (10/8/2026).
Hasto justru meminta tren elektoral tersebut menjadi pemacu bagi kader PDIP untuk bekerja lebih keras, khususnya para kepala daerah yang berasal dari partai tersebut. Ia mendorong kepala daerah PDIP menerjemahkan keberpihakan kepada masyarakat kecil melalui kebijakan publik yang dapat dirasakan langsung.
“Kami mendorong para kepala daerah PD Perjuangan dengan adanya tren kenaikan elektoral dari PD Perjuangan semua untuk bekerja lebih keras dengan kebijakan publik, kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat,” katanya.
Hasto kemudian mencontohkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilainya mampu menerjemahkan narasi keberpihakan kepada masyarakat kecil ke dalam program konkret.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencakup tata ruang, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin, hingga bantuan sosial. Namun, ia menekankan bantuan sosial yang diberikan seharusnya tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif.
“Bantuan sosial itu adalah bantuan yang memberdayakan, yang meningkatkan kemampuan produksi rakyat,” tegasnya.
Selain kepala daerah, Hasto meminta anggota legislatif PDIP ikut merespons tantangan fiskal yang semakin berat dengan mendorong program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Ia menyebut program padat karya dan peningkatan keterampilan menjadi salah satu kebijakan yang perlu diperkuat, termasuk untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di sektor pertanian.
“Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PD Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya,” katanya.
PDIP, lanjut Hasto, juga mengembangkan sejumlah inovasi di sektor pertanian, termasuk benih MSP 65 yang diklaim dapat dipanen dalam waktu sekitar 65 hari. “Dalam waktu 65 hari itu sudah panen dan berasnya sangat pulen,” ujarnya.
Hasto menegaskan posisi kedua dalam survei tidak boleh membuat kader PDIP berhenti bekerja. Baginya, peningkatan elektabilitas baru memiliki arti apabila berbanding lurus dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
