Survei Kepuasan Prabowo-Gibran Anjlok, Hasto PDIP: Jadi Alarm Koreksi
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai alarm untuk evaluasi dan koreksi kebijakan, meski survei bukan satu-satunya ukuran kinerja.
- Menurut Hasto, survei hanya merekam persepsi publik pada waktu tertentu, namun tetap penting sebagai bahan strategi karena kebijakan pemerintah berdampak jangka panjang bagi masyarakat.
- Hasto mencontohkan MBG yang perlu dievaluasi bila pelaksanaannya diwarnai dugaan penyimpangan dan korupsi; PDIP menyatakan tetap memperkuat konsolidasi akar rumput.
Surabaya, IDN Times - Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai hasil survei tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kinerja pemerintah, tetapi dapat menjadi alarm untuk melakukan evaluasi dan koreksi kebijakan.
Hasto mengatakan survei pada dasarnya hanya merekam persepsi masyarakat pada periode tertentu. Menurutnya, hasilnya bersifat temporer dan sangat dipengaruhi kondisi ketika survei dilakukan.
“Survei ini kan temporer. Ini hanya memotret dalam persepsi publik ketika survei itu dilakukan. Tapi diperbolehkan menjadikan survei tersebut sebagai alat untuk melakukan evaluasi, merancang suatu strategi,” ujarnya saat ditemui di Rumah HOS Cokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8/2026).
Hasto mengingatkan, pemerintah tetap perlu memperhatikan hasil survei sebagai cermin persepsi masyarakat. Sebab, pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan popularitas dalam jangka pendek, tetapi menyangkut kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
“Tapi kalau pemerintahan negara ini kan tanggung jawab yang melekat dengan masa depan. Sehingga dengan survei itu juga kami harapkan ya semua dapat melakukan langkah-langkah koreksi kebijakan,” katanya.
Hasto kemudian menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh kebijakan yang perlu terus dievaluasi.
Menurut dia, program tersebut dapat memperoleh persepsi negatif apabila dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai persoalan, termasuk dugaan penyimpangan dan kasus korupsi.
“Contoh dari survei itu kan makan bergizi gratis misalnya, akan dipersepsikan di dalam tata pelaksanaannya banyak penyimpangan, ada kasus korupsi. Itulah yang harus dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Hasto menilai persoalan tersebut tidak cukup direspons dengan melihat angka survei semata. Pemerintah perlu menjadikan berbagai persepsi publik sebagai bahan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Di sisi lain, Hasto menegaskan PDIP akan tetap menjalankan perannya sebagai partai politik yang mengklaim memiliki basis perjuangan pada kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, hasil survei tidak akan mengubah arah politik PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu justru akan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.
“PDI Perjuangan dengan survei tersebut tetap menetapkan dirinya sebagai partai yang memiliki sejarah dengan pemikiran legasi dengan Bung Karno, partai wong cilik. Nah, kami terus bergerak memperkuat akar rumput,” pungkasnya.
