Curhat di Facebook Tak Dapat Bansos, Mbah Salmo Dipolisikan
Tuban, IDN Times - Seorang kakek asal Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban bernama Salmo (62) dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Salmo dilaporkan oleh Pudji, kepala desanya karena dianggap menyinggung pemerintah desa melalui tulisan yang ia tulis di kolom komentar Facebook.
1. Mbah Salmo mengaku sudah diperiksa polisi atas unggahannya
Kejadian itu sendiri bermula saat Mbah Salmo (panggilan akrabnya) mengeluh dirinya bersama keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian tulisan itu ia buat di grup Facebook Jaringan Informasi Tuban (JITU) sambil menyertakan gambar Kartu Identitas Penduduk (KTP) istrinya melalui akun facebook milik Mbah Salmo dan keluarganya. Unggahan itu kemudian mendapatkan beragam komentar dari pengguna media sosial.
Saat dikonfirmasi, Mbah Salmo membenarkan pelaporan itu, bahkan dia sendiri telah menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian terkait laporan dari kepala desanya yang tidak terima dengan komentar Mbah Salmo di facebook tersebut.
2. Polisi menyarankan agar Mbah Salmo meminta maaf kepada pihak desa
Bahkan, lanjut Salmo, usai menjalani pemeriksaan, dirinya disarankan oleh pihak kepolisian untuk meminta maaf terkait ujaran atau komentarnya yang menyinggung pihak pemerintahan desa. Usai diadukan ke polisi, lanjut Salmo, tulisan yang ia buat kemudian dihapus.
"Iya saya dilaporkan, katanya ada komentar saya yang dianggap menyinggung pemerintahan kepala desa dan perangkatnya," kata Mbah Salmo, Minggu (17/7/2022).
3. Kepala desa mengaku Mbah Salmo benci dengannya sehingga terus mencari kesalahannya
Sementara menanggapi hal itu, Kepala Desa Guwoterus, Pudji mengaku terpaksa dan sengaja melaporkan Mbah Salmo ke kepolisian. Pasalnya tulisan yang ia unggah di kolom komentar Facebook dianggap sudah keterlaluan menghina dan mencemarkan nama baiknya beserta perangkat desa maupun warga lainnya. Bahkan, pemerintah desa juga sudah pernah mengusulkan namanya bersama warga kurang mampu lainnya agar memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
"Untuk menentukan penerima bantuan sosial itu adalah kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan desa tidak bisa berbuat banyak. Intinya mas yang bersangkutan itu benci dengan saya, sehingga terus mencari kesalahan selama kepemimpinan saya," pungkasnya.
