2. Petunjuk jaksa tidak masuk akal dan langgar KUHP

Ilustrasi demo melawan pelaku pencabulan anak (Dok.IDN Times/Istimewa)

Petunjuk dari jaksa yang dimaksud adalah permintaan visum kepada korban untuk ketiga kalinya. Menurut Sofian, permintaan visum ini sangat tidak masuk akal karena bukti semua sudah terpenuhi. Selain itu ada juga permintaan untuk melakukan uji kebohongan (Lie Detector) ke saksi korban. Hal ini juga tidak masuk logika karena Lie Detector ini sebenarnya untuk tersangka, bukan untuk saksi korban. " Setelah melalui proses diskusi panjang akhirnya kejaksaan menetapkan berkas perkara sudah lengkap P-21," tuturnya.

3. Polisi bisa lakukan upaya paksa pada tersangka

Ilustrasi pencabulan. (IDN Times/Sukma Shakti)

Setelah berkas dinyatakan lengkap, seharusnya bisa segera dilakukan pemberkasan tahap kedua. Dalam pemberkasan ini polisi akan menyerahkan bukti serta tersangka ke kejaksaan untuk bisa segera disidangkan. Namun hingga saat ini tersangka masih belum bisa ditangkap oleh polisi. Sofian menduga ada dua hal yang membuat pihak berwajib belum bisa menangkap tersangka. Yakni tidak adanya keberanian dan tidak punya strategi. "Padahal undang-undang sudah memandatkan bisa dilakukan upaya paksa oleh polisi," terangnya.

4. Ancaman hukuman semakin berat karena persulit persidangan

Sidang putusan praperadilan kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan di salah satu ponpes Jombang. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Sofian juga mengingatkan kepada tersangka agar mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Jika merasa tidak bersalah tersangka bisa menunjuk pengacara dan membuktikannya di pengadilan. Aksi tersangka yang berusaha mangkir dan bersembunyi dapat membuat hukuman sanksi yang diberikan tambah berat.

"Estimasinya seperti ini katakanlah ancamannya 12 tahun, karena korban banyak ditambah sepertiga jadi 16 tahun, nah karena mangkir, sembunyi dan mempersulit proses pengadilan hukuman bisa ditambah sepertiga lagi menjadi 20 tahun," pungkasnya.

5. Kalau tersangka berharap daluarsa penuntutan, apa sanggup sembunyi sampai 2030

IDN Times/Sukma Shakti

Sofian menjelaskan, kalau upaya mengulur waktu ini untuk mengharap kedaluarsa penuntutan rasanya kurang masuk akal. Daluarsa penuntutan itu agar kasusnya tidak dituntut pengadilan. Tapi, sesuai rumus pasal 78 KUHP, daluarsa penuntutan itu harus 12 tahun sejak peristiwa pidana terakhir. "Peristiwanya kan tahun 2015, kalau ditambah 12 tahun ya 2030. Masih lama, emangnya sanggup mau sembunyi sampai 2030," katanya.  

Baca Juga: Praperadilannya Ditolak, Anak Kiai Cabul Jombang Diminta Serahkan Diri